JOMBANG – Istilah bouwplan merujuk pada semacam proyek pembangunan infrastruktur yang dikhususkan pada kluster-kluster khusus. Sejak awal perencanaan, sudah ditentukan pembagian zona niaga, pemerintahan, permukiman, industri, dan perkampungan.
Untuk pembangunan di perkampungan, fokus pada perbaikan sanitasi serta penyehatan lingkungan. Sebenarnya di awal istilah bouwplan, hanya dipakai pada wilayah pemerintahan kota (gemeente). Sebut saja Malang, Pasuruan, Madiun, Mojokerto dan Surabaya untuk kawasan di Jawa Timur.
Namun, bisa juga dimaksud untuk non gemeente seperti Afdeeling Jombang (kemudian menjadi regentschaap atau kabupaten)
Penataan tata kota baru di wilayah Afdeeling Jombang mulai dilakukan secara masif usai ditetapkan seorang pimpinan wilayah, Asisten Residen (AR) 20 Maret 1881. Pimpinan wilayah ini mempunyai otoritas mandiri untuk menata sumber alam dan sumber daya manusia.
Tender-tender berbagai proyek segera diluncurkan di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum Sipil Belanda (BOW = Burgerlijke Openbare Werken) yang berkantor di Mojokerto. Para insinyur sipil, bangunan air dan jalan berlomba meninggalkan jejak karya terbaiknya.
Mulai dari fasilitas pedestrian (trotoar) di satu kawasan, hingga meletakkan beberapa bangunan ikonik khas desainnya pada lokasi tertentu. Misalnya, ada taman kota (Kebonrojo) dan bangunan ikonik pendopo, penataan kawasan alun-alun baru serta gereja (Gereja Katolik Santa Maria tahun 1908). Termasuk pembangunan rumah dan kantor Asisten Residen baru beserta ruang pengadilan dan kantor panitera.
Serta sekolah yang mewakili satu kawasan, yaitu Inlandsche School (IS), Hollandsch Inlandsche School (HIS) dan Europeesche Lagereschool (ELS); sekolah-sekolah setara sekolah dasar berbahas pengantar berbeda. Saat ini IS menjadi SDN Jombatan III, kemudian HIS menjadi SDN Jombatan IV dan ELS menjadi SMPN 2 Jombang.
Pemerintah kolonial juga mendirikan pasar baru (Pasar Pon) di Kaliwungu, membenahi pasar lama (Pasar Legi) beserta perbaikan perkampungan sekitarnya (verbetering van het dorp). Penyebutan ‘perkampungan’ digunakan bagi kluster yang ditempati komunitas warga pribumi, etnis China, Arab, Melayu, Bugis, dan lainnya.
Sedangkan istilah ‘permukiman’ dipakai untuk kawasan warga etnis Eropa (Belanda, Inggris, Armenia dan Eropa daratan lainnya) dengan ciri rumah tinggal bertembok lebih besar dari rumah berstandar minimal. Ditata pula tambahan kluster permukiman bagi multi etnis yang mampu atau kaum berada/priyayi (kawasan Kepatihan dan Kapanjen).
Panataan dan peningkatan kebersihan juga dilakukan pada pembenahan rumah potong hewan (abatoir), pembangunan jaringan leiding/pipa air minum, pembangunan rumah sakit (ziekenhuis) dan pendirian pegadaian (pandhuis) untuk mendukung simpan pinjam modal warga.
Pabrik gula maupun sentra perkebunan semua berporos pada jalan arteri, baik primer maupun sekunder sebagai penghubung ke pusat kota dan niaga. Jombang khususnya distrik Mojorejo sebagai cikal bakal kota baru versi kolonial menjadi pusat tujuan dari seantero Afdeeling Jombang.
“Jalan awal berupa sebuah jalan grooteposweg (jalan besar layanan pos) yang diduga ada sejak masa klasik, sebagai penghubung utama Karesidenan Surabaya ke Karesidenan Kediri maupun Karesidenan Madiun. Berupa jalan arteri primer yang melintas timur-barat atau sebaliknya pada pusat kota,” kata Tjahjana Indra Kusuma, pemerhati sejarah dan cagar budaya Jombang.
Beberapa jalan arteri sekunder dari bagian utara (wilayah Ploso, Babat, Mojokerto utara Sungai Brantas) dan selatan (dari Ngoro, Pare, Kandangan, Mojowarno) terhubung poros ini. Komoditas dari utara berupa hasil pabrik gula di bagian utara (PG Ngelom Ploso dan PG Ponen Pulogedang), kayu, tembakau serta jagung dan garam dari Babat Lamongan.
Tata niaga garam sempat diatur oleh pemerintah kolonial dengan kontrol ketat. Di Jombang gudang garam (zoutpakhuis) dibangun di sekitar penjara dan Pasar Pon. Sedangkan dari arah bagian selatan juga dilintasi jalur distribusi gula dari gugusan pabrik gula (Ngoro, Gudo, Blimbing, Tjoekir, Tjeweng dan Selorejo) dengan komoditas gula, kopi dan beras.
Sedangkan dari timur barat ada juga gugusan pabrik gula (Jombang, Peterongan, Sukodono Mojoagung serta Sumobito). Bahkan ada penyalur tanaman agave/sisal (bahan baku karung goni), tepung tapioka, kopra dan indigo (pewarna kain).
Tak ketinggalan hasil pangan seperti padi yang diangkut ke pabrik pengupasannya (rijstpellerij), jagung, kedelai, tembakau, dan ada pula beberapa sektor onderneming penghasil opium.
Konsep pembangunan alun-alun lama (koran atau peta lama menyebutnya ‘paserban’) menyesuaikan dengan langgam khas monarki Mataraman. Bercirikan adanya tanaman pohon beringin di tengah yang bermakna sang raja/pemimpin sebagai pengayom rakyat, yang berposisi dekat pusat pemerintahan pribumi (bumiputera).
Dirancang terbuka dan mengakses langsung ke pendopo sebagai beranda tempat tinggalnya. Hal ini mengandung maksud sang raja atau pimpinan daerah dekat dengan rakyat, sebagai analogi pimpinan penyejahtera rakyat. Meski hirarki keistimewaan priyayi juga kental berlangsung.
Alun-alun digunakan sebagai sarana interaksi raja dengan rakyatnya. Meski kadang juga lokasi rakyat protes/unjuk rasa dengan laku topo pepe (berjemur di siang terik sebagai bentuk protes) dan seton (pertemuan tiap hari Sabtu antara pimpinan dan rakyatnya untuk saling bertukar aspirasi dan kebijakan).
Jika dulu tanda protes terhadap penguasa yang awalnya dengan aksi topo pepe, kini digantikan dengan aksi unjuk rasa dan protes yang juga lazim bertempat di alun-alun.
Pembangunan alun-alun ‘baru’ era kolonial sedikit berbeda. Kepentingan pemerintah kolonial juga minta untuk diakomodasi. Perbedaan desain alun-alun Jombang yang dibangun pada era kolonial dengan langgam sebelumnya (era VOC) masih berkorelasi. Sebab Jombang tidak punya pimpinan formal bumiputera sebelumnya.
“Tidak ada golongan priyayi monarki yang menjadi pimpinan di wilayah ini. Sebab sebelumnya Jombang menjadi bagian dari Afdeeling dan Regentschapen Mojokerto dari trah Kromodjojo, kerabat dan keluarga besar Bupati Surabayan,” lanjut Tjahjana Indra Kusuma.
Pembangunan alun-alun sebagai pusat pemerintahan modern ala kolonial melibatkan pembangunan perkantoran dinas dan perbankan. Lalu penjara yang tersendiri, sekolah, kantor pos, telepon-telegram, dan rumah ibadah beragam.
Hal ini tampak berbeda pada bentukan lingkungan alun-alun era kolonial dibandingkan yang dibangun semasa VOC. Bahkan di Sidoarjo alun-alun digunakan pula menjadi lintasan olahraga pacuan kuda yang terkenal.
Dari konsep perencanaan pusat pemerintahan baru di Jombang, yang mudah dijangkau dari segala arah, serta mempermudah transportasi, maka dipilihlah di lokasi alun-alun saat ini.
Dekat lintasan kereta api dan mudah terjangkau dari jalan utama. Faktor ini yang kelak juga akan memicu perkembangan kota baru.
Ia menyebut, kota baru juga berfungsi sebagai sarana terintegrasi perluasan kota lama yang lebih teratur di lokasi pengembangan wilayah pemekaran baru.
Di sebelah timur alun-alun ada penjara (gevangenis), saat ini disebut lembaga pemasyarakatan (lapas). Dari data yang ada, pembangunan dikerjakan secara bersamaan dengan rumah dinas dan kantor Asisten Residen (AR) beserta ruang pengadilan dan kantor panitera tahun 1881 di sebelah utara alun-alun.
Hal ini bisa dilihat pada pengumuman lelang yang dimuat pada koran Soerabaijasch Handelsblad edisi 1 dan 3 Agustus 1881.
Pada perkembangan berikutnya, pembangunan gudang penyimpanan garam (zoutpakhuis), pendopo bupati, renovasi masjid jamik dan pasar tradisional.
Bangunan penjara juga sempat menjadi saksi bisu aksi bumi hangus yang dilakukan pejuang Indonesia akhir Desember 1948 silam. Tapi sebagian besar bangunan ini terselamatkan.
Berbeda dengan nasib penjara yang relatif utuh, Stasiun Jombang dan Pendopo Kabupaten Jombang hancur luluh lantak diledakkan dan hangus terbakar.
Luas lahan Lapas Jombang mencapai 8.360 meter persegi. Renovasi sempat dilakukan pada 2002 silam. Saat itu, seluruh bagian lapas dilakukan penguatan dengan poles tembok dan penggantian atap. (fai/bin/riz)
Editor : Achmad RW