Gus Zuem: Dasi Gibran

Anggi Fridianto • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 06:39 WIB
Kolom Gus Zuem, sebuah tulisan dari KH Zaimudin As'ad
Kolom Gus Zuem, sebuah tulisan dari KH Zaimudin As'ad

 

CENDEKIAWAN dan mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif dalam akun Facebook-nya (11/11) menulis : “Jangan cuma Gibran. Semua pihak yang mendapat jabatan dan keuntungan politik dari kemenangan pasangan Prabowo-Gibran harus meletakkan jabatan.”

Kritikan tajam itu ditujukannya pada pihak-pihak yang dinilainya hanya menjadikan Wakil Presiden Gibran sebagai kambing hitam.

Dia menyebut sikap tersebut sebagai bentuk “kemunafikan etis”.

Dengan kata lain, dia memandang bahwa mandat para anggota Kabinet Merah Putih saat ini pada hakikatnya tidak sah secara konsitusional karena yang mengangkat adalah presiden yang tak konstitusional.

Kok gitu..? Lha apakah sah sesuai konstitusi bila peserta pemilihan presiden hanya mencalonkan presiden tanpa berpasangan dengan wakilnya.?

Saya sengaja mengutip pendapat pengagum Gus Dur dan Cak Nurcholis Majid itu untuk menunjukkan, betapa “debatable-nya” diskursus atau polemik tentang berhentinya wapres kemarin.

Kalau ada orang yang mengatakan: “kita ini kan negara hukum, maka ya harus mematuhi putusan hukum agar praktik kenegaraan kita konstitusional, jangan dipolitisir”.

Orang itu berarti ngopinya kurang kental dan jarang mengikuti kolom ini.

Baca Juga: Gus Zuem: Manuk Gelatik Digendong Kalkun

Dia seolah mempertentangkan antara hukum dan politik.

Padahal semua produk hukum ketatanegaraan, mulai dari perda hingga undang undang dasar adalah hasil dari proses politik.

Sehingga para ahli hukum tata negara sering mengatakan bahwa hukum dan politik bagaikan dua sisi mata uang yang sama.

Baiklah, mari kita tinggalkan polemik dan kontroversi para akademisi di atas.

Saya mau ajak Anda untuk mencermati tampilan wapres tanggal 10 & 12 November yang luput dari perhatian media.

Momentum ketika dia menghadap presiden.

Ingat, budaya Jawa itu sangat lekat dengan simbol.

Sebuah pesan yang tak terucap dengan kata tapi dengan perlambang.

Pada tanggal 10, ketika dia menyampaikan niat mundurnya ke presiden, dia masih memakai dasi warna biru muda.

Warna identitas pemerintah Prabowo yang “sunnah muakkad” untuk dikenakan pejabat daerah maupun pusat pada acara-acara resmi.

Dengan dasi warna itu dia seolah mengatakan bahwa saat ini saya masih menjadi bagian dari Anda, pak presiden.

Maka sekeluar dari istana, dia bilang: “Bapak Probowo sudah seperti ayah saya sendiri, sehingga beliau mendukung saya untuk fight di PTUN terkait ijasah saya”.

Pernyataan itu keesokan harinya dipatahkan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dengan mengatakan bahwa secara konstitusional upaya hukum sudah tertutup.

Kemudian dimentahkan pula oleh Syahganda dengan mengatakan presiden tidak berkata begitu.

Padahal pertemuannya empat mata.

Saya yakin, pernyataan kedua orang itu makin menguatkan dorongannya untuk mundur, karena aura yang tampak bukan nada-nada normatif yang netral tapi sudah mengindikasikan resistensi atau penolakan yang menyata.

Tanggal 12 pagi, sebelum mengantar surat pernyataan berhenti ke MPR, dia menghadap presiden untuk menyerahkan surat yang sama isinya.

Dia tak lagi berdasi biru muda tapi berwarna merah.

Ini simbol perlawanan paling kuat meski tanpa suara.

Dia seolah berkata: “kini aku bukan bagianmu lagi, karena kalian menentangku maka selama darah merahku masih mengalir aku akan terus fight”.

Begitulah kira-kira pesan yang tak terucap dari warna dasi yang menjadi warna kebesaran dasi Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo, dulu.

Jika Anda bertanya pada orang sekitar Anda, apa sih kesalahan Gibran Rakabuming Raka, hingga dia harus dimakzulkan..?

Anda akan mendapat banyak sekali jawaban.

Bisa dari perspektif hukum, politik, pendidikan bahkan rekam jejak digitalnya.

Tapi jika Anda bertanya pada saya, jawabannya hanya satu: “Karena dia anak Jokowi”.

Sebagai presiden ketujuh, pada umumnya pejabat politik, sudah pasti banyak masyarakat yang merasa suka dan tak suka padanya.

Itu adalah soal rasa.

Tak bisa dilogika.

Yang menyukai melihat baiknya, yang tak menyukai melihat buruknya.

Itu sudah gawan bayen.

Kita jangan bicara keburukan pak Jokowi pada Budi Arie Setiadi (Projo).

Sebaliknya jangan bahas kebaikannya dengan Roy Suryo.

Tidak akan mendapatkan titik temu.

Ketidaksukaan itu, ternyata diwariskan pada Gibran.

Sehingga orang yang tidak menyukai pak Jokowi otomatis langsung melampiaskan pada anak sulungnya.

Celakanya, kelompok yang tidak menyukai mantan gubernur DKI itu adalah dari partai-partai besar termasuk partai yang ditinggalkannya.

Selain itu juga dari ormas keagamaan yang pernah dibubarkannya.

Maka lengkaplah sudah senjata penumbangnya.

Tapi, meski dia anak Jokowi, akan lain ceritanya bila bapaknya menjadi pembina / ketua partai yang menguasai 100 kursi DPR RI.

Itulah dunia. Wallahu-a’lam bishshawab.

Editor : Anggi Fridianto
Gibran Rakabuming Raka polemik Wapres Gibran politik Indonesia prabowo subianto Jokowi