SEMASA kuliah dulu, saya dapat tugas meresume buku karya Abolhasan Bani Sadr berjudul : “The Fundamental Principles and Precept of Islamic Government” (Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Pemerintahan Islam”.
Buku yang ditulis presiden pertama Republik Islam Iran itu membuka mata saya tentang kelemahan demokrasi Barat yang sangat diagungkan negara-negara Eropa dan Amerika. Semula, analisis kritis yang dibuat alumni universitas Sorbonne Perancis itu saya anggap sebagai ungkapan ideologi perlawanan terhadap nilai-nilai Barat.
Akan tetapi setelah melihat dinamika geopolitik saat ini, saya kian menemukan realitas analisisnya.
Coba lihat AS sekarang. Negara yang selama puluhan tahun menjadi kampiun bahkan guru demokrasi dunia itu kini justru tampak semakin terbelah dan sulit menemukan titik temu dengan suara rakyatnya. Kebijakan-kebijakan besar negara lahir bukan karena dukungan mayoritas rakyat yang solid, melainkan karena pertarungan tipis antar partai di Senat dan Kongres.
Sebuah kebijakan bisa tetap dipertahankan meski memicu gelombang protes luas, hanya karena Partai Republik memiliki keunggulan kursi yang sedikit lebih banyak dibanding Demokrat. Secara prosedural sah. Tetapi secara moral dan sosial, belum tentu diterima publik secara utuh. Demokrasi akhirnya tampak seperti sekedar permainan angka.
Baca Juga: Gus Zuem: Calon Haji Kita dan Jiran
Kritik Bani Sadr dulu mungkin terdengar berlebihan. Sebab, dunia Barat kala itu tampak begitu kokoh.
Amerika dipandang sebagai simbol demokrasi paling matang: pemilu terbuka, kebebasan pers, oposisi kuat, dan sistem checks and balances yang dianggap ideal. Namun hari ini, retakan-retakan besar mulai tampak jelas.
Masyarakat Amerika terbelah secara ekstrem. Politik berubah menjadi arena permusuhan tanpa akhir. Kelompok konservatif dan liberal saling serang. Media tidak lagi dipandang sebagai penyampai informasi, tetapi dianggap alat propaganda politik.
Yang lebih mengkhawatirkan, kemenangan tipis dalam pemilu sering dianggap cukup untuk memaksakan seluruh agenda politik. Padahal separuh rakyat lainnya menolak. Di sinilah kritik Bani Sadr terasa relevan.
Demokrasi modern, menurutnya, telah direduksi menjadi sekadar mekanisme perebutan suara.
Kebenaran tidak lagi dicari melalui hikmah dan kemaslahatan bersama, tetapi ditentukan oleh siapa yang berhasil memperoleh mayoritas. Akibatnya, politik berubah menjadi perang permanen. Yang menang merasa paling benar.
Yang kalah merasa tidak diwakili. Dan rakyat perlahan kehilangan kepercayaan pada institusi politik.
Secara formal, demokrasi masih berjalan. Pemilu tetap ada. Parlemen tetap bekerja. Tetapi legitimasi moralnya mulai terkikis.
Bani Sadr sebenarnya tidak sedang menolak demokrasi.
Ia justru mengingatkan bahwa demokrasi tanpa nilai hanya akan melahirkan oligarki baru. Partai berubah menjadi mesin kekuasaan. Media menjadi alat pembentuk opini. Modal besar menentukan arah kebijakan. Sedangkan rakyat hanya menjadi angka statistik.
Baca Juga: Gus Zuem: Gencatan Iran & AS: Perspektif Hudaibiyah
Dalam tradisi pemikiran Islam sendiri, kekuasaan tidak hanya diukur dari legalitas formal, tetapi juga dari amanah moral. Pemimpin bukan sekadar pemenang pemilu, melainkan penjaga keadilan dan kemaslahatan publik.
Karena itu, demokrasi sesungguhnya membutuhkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pemungutan suara. Ia membutuhkan etika dan kejujuran. Ia membutuhkan rasa malu. Dan yang paling penting, ia membutuhkan keberpihakan kepada rakyat yang sesungguhnya. Tanpa itu semua, demokrasi hanya akan menjadi pertarungan elite (baca: pemodal) dengan bungkus prosedur konstitusional.
Hari ini, dunia tampaknya mulai menyadari bahwa persoalan terbesar demokrasi modern bukan sekadar sistem pemilunya, melainkan hilangnya orientasi moral dalam politik. Ketika nilai moral dan spiritual dikeluarkan dari demokrasi, maka yang tersisa hanyalah perebutan kekuasaan yang akan membahayakan kemanusian.
Maka Bani Sadr mengusulkan bahwa pemerintahan demokrasi tidak sekedar bertanggungjawab pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi tapi lebih dari itu, harus ada kesadaran untuk bertanggungjawab pada Tuhan yang Maha Tinggi.
Baca Juga: Gus Zuem: Selamat Berperang Besar
Barangkali, idealisme itulah yang kini membuat dunia terbelalak pada kemajuan iptek dan kesejahteraan rakyat Iran yang sekarang sedang berproses menjadi negara kuat di dunia. Demokrasi yang memosisikan Tuhan sebagai “entitas” pusat segala pertanggungjawaban.
Bagaimana dengan demokrasi Indonesia, bukankah kita punya sila pertama Ketuhanan Yang Mahaesa.? Apakah tidak berarti bahwa para pemegang amanat di negeri ini juga sangat bertanggungjawab dan takut pada Tuhan dalam menjalankan kekuasaannya..? Wallahu-a’lam bishsawab.
Editor : Anggi Fridianto