RadarJombang.id – Tidak ada tindakan apa pun dari pemerintah terkait pelanggaran yang dilakukan PT Maxxi Agri di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Jombang terus mendapat sorotan dari pemerhati publik.
Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) Joko Fattah Rochim menduga ada pengondisian sehingga pemerintah tak berani mengambil tindakan.
”Padahal polemik ini sudah berlangsung lama dan mencuat ke media tapi sampai sekarang tidak ada tindakan konkret dari pemerintah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (25/3/2024).
Dirinya mengungkapkan, apabila itu tidak terjadi, pastinya pemerintah berani melakukan penindakan tegas.
”Paling tidak pemerintah seharusnya menyegel pabrik hingga persetujuan bangunan gedung keluar,” katanya.
Tidak hanya itu, terkait dengan perluasan pabrik yang menggunakan jalan usaha tani (JUT), sampai sekarang permasalahan tersebut juga belum jelas.
”Informasi juga Satpol PP Jombang sudah melakukan pemanggilan. Akan tetapi tindak lanjutnya tidak ada,” bebernya.
Menurutnya ini ada yang aneh pada Satpol PP Jombang. Apabila menghadapi PKL tidak pernah takut dan mundur.
”Kenapa saat menghadapi perusahaan besar tidak ada taringnya. Jadi masyarakat tidak salah apabila beranggapan adanya permainan,” ungkapnya.
Apabila itu benar, ini sudah menjadi kewenangan APH (aparat penegak hukum) segera melakukan tindakan.
”Kalau memang ditemukan pungli ini sudah menjadi ranah kepolisian maupun kejaksaan,” tegasnya.
Selain itu, kinerja Satpol PP Jombang saat ini cukup buruk sehingga harus ada penyegaran di tubuh Korps Penegak Perda itu. ”Kinerja Satpol PP juga harus dievaluasi,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Jombang sepertinya tak serius menindak pelanggaran pabrik pupuk PT Maxxi Agri di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Jombang.
Meski selama berbulan-bulan melakukan kegiatan perluasan bangunan pabrik tanpa izin, hingga kini pemkab tak berani menindak.
Terlebih lagi kegiatan tersebut diduga mencaplok jalan usaha tani (JUT). Pj Bupati Jombang Sugiat sudah menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti.
”Segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada,” kata Sugiat.
Sebelumnya, Andi Rahmat selaku HRD PT Maxxi Agri Indonesia tak menampik jika kegiatan perluasan bangunan pabrik mengakibatkan akses JUT terpotong.
Namun, pihaknya berdalih sudah melakukan pertemuan bersama pemerintah desa, unsur BPD hingga petani terdampak.
”Kalau tidak salah tanggal 14 September kami melakukan pertemuan dengan pemerintah desa, BPD, dan petani,” katanya. (yan/naz/fid)
Editor : Ainul Hafidz