RadarJombang.id - Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang mendalami polemik perluasan bangunan pabrik pupuk yang mencaplok JUT (jalan usaha tani) di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung terus berlanjut.
Kasi Intelijen Kejari Jombang Denny Saputra Kurniawan mengatakan, pihaknya terus mendalami polemik pembangunan pabrik pupuk yang mencaplok JUT itu.
Setelah mengumpulkan keterangan dari OPD terkait, tim kejaksaan segera menagendakan turun ke desa untuk melakukan klarifikasi soal pencaplokan JUT itu.
”Untuk progres JUT, minggu depan ini mulai progres turun ke lapangan,” tegas Deny saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang, Minggu (28/1).
Dikonfirmasi terpisah, Camat Mojoagung Muchtar mengaku masih belum mendapat laporan kembali terkait progres penyelesaian permasalahan tersebut.
”Kemarin sudah saya tanyakan ke kades. Tapi belum ada jawaban,” ungkapnya.
Dikatakannya, minggu kemarin sudah ada pertemuan antara pihak pabrik, petani yang terdampak, dan pemerintah desa.
Hanya saja, dirinya mengaku belum mengetahui hasilnya seperti apa.
”Nanti saya tanyakan lagi ke desa atau barangkali bisa langsung ditanyakan ke kepala desa,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon ke nomor selularnya, Kepala Desa Betek M Faruq mengaku sudah mengadakan pertemuan lanjutan pasca dua kali pertemuan sebelumnya yang berjalan alot.
Hanya saja, dirinya belum bisa memberikan keterangan terkait hasil pertemuan tersebut.
Baca Juga: JUT Dicaplok Pabrik Pupuk, DPRD Pertanyakan Pengawasan yang Dilakukan Pemkab Jombang
”Besok saja ketemu di kantor desa setelah ada pertemuan kemarin tanggal 19 Januari,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah petani di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung memprotes berdirinya pabrik pupuk PT Maxxi Agri yang diduga menyerobot akses jalan usaha tani (JUT).
Akibat tertutupnya JUT itu, akses sejumlah petani menuju sawah terhalang, bahkan petani harus memutar ke desa tetangga untuk menuju sawahnya.
Sementara itu, pihak pabrik mengaku penutupan JUT itu telah mendapat persetujuan dan kesepakatan warga.
Kendati hal itu dibantah sejumlah petani termasuk pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Betek yang menyebut beberapa kali pertemuan belum ada kesepakatan soal penutupan JUT.
Pertemuan terakhir antara pihak pabrik, pemdes dan perwakilan petani juga belum menemukan titik temu.
Sementara, petani tetap meminta bangunan tembok yang yang menutup akses jalan ke sawahnya dibongkar atau dikembalikan sesuai fungsinya semula.
Belakangan diketahui, selain diduga mencaplok JUT, kegiatan perluasan bangunan pabrik tidak mengantongi persetujuan bangunan gedung (PBG). (yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW