”Rencana minggu depan pembacaan putusan terdakwa,” terang tim penuntut umum melalui Kasi Intelijen Kejari Jombang Andhi Subangun (27/6).
Dijelaskan, sebelumnya sudah digelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan replik dari penuntut umum. Sidang tetap digelar secara virtual. Terdakwa yang mengikutinya dari Lapas Kelas II B Jombang. Sementara JPU, penasehat hukum terdakwa dan majelis hakim bersidang dari ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya.
Andhi menjelaskan, dalam replik tertulis yang dibacakan itu, JPU kembali menolak dalil permohonan keringanan yang dilakukan penasehat hukum terdakwa sebelumnya. Menurut JPU, tuntutan yang diberikan sebelumnya dinilai telah setimpal dengan perbuatan terdakwa. ”Pada pokoknya JPU tetap dengan tuntutannya karena tuntutan sudah setimpal,” ucapnya.
Karena tidak ada duplik lagi dari pihak terdakwa, Tjokorda Raka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memimpin sidang kembali menskors persidangan. ”Karena tidak ada duplik atau jawaban lagi dari terdakwa, pekan depan agendanya putusan,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Subarkah menyusul tiga rekan kerjanya di Pemerintahan Desa Grobogan yang sudah lebih dulu dijerat aparat penegak hukum dalam perkara yang sama, yakni tindak pidana korupsi pendirian pabrik Aqua di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
Subarkah terbukti ikut menikmati bagian dari uang Rp 499.660.400 yang diberikan perwakilan PT Tirta Investama kepada sejumlah perangkat Desa Grobogan tahun 2016 lalu. Dari penyidikan polisi, Subarkah diketahui mendapat bagian sebesar Rp 75 juta. Uang itu diberikan atas perannya sebagai Sekretaris Desa Grobogan kala itu. Hal itupun diakuinya dalam persidangan.
Dalam persidangan sebelumnya, Subarkah dituntut hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun, juga pidana denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan. Tuntutan itu diberikan lantaran ia dinilai kooperatif selama persidangan dan secara terbuka mengakui perbuatannya.
Dalam kasus pendirian pabrik ini, sebelumnya sudah ada tiga terpidana yang dipenjara. Ketiganya adalah perangkat desa yang melakukan tindakan gratifikasi. Yakni Agus Hadi Cahyono mantan Kades Grobogan yang dihukum penjara 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta pada 2018 lalu. Agus sendiri sudah dinyatakan bebas melalui cuti bersyarat sejak 5 Juni 2019 lalu.
Selain itu, ada juga Zainul Udin Fairuzi, 46, mantan Kaur Pembangunan yang divonis hukuman 1,5 tahun denda Rp 100 juta pada April 2020 lalu. Ia juga telah bebas dari penjara setelah menjalani seluruh masa tahanan, ditambah masa tahanan subsidair 24 April 2021 lalu. Serta Suhardi, 55, mantan Kasun Sukorejo, Desa Grobogan yang divonis 1 tahun dan denda Rp 50 juta pada April 2020 lalu. Namun Suhardi akhirnya bebas 21 Agustus 2020 lalu melalui cuti bersyarat. (riz/naz) Editor : Achmad RW