JOMBANG - Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang memburu terpidana Basuki Ahmada Yakub belum membuahkan hasil. Meski sudah ditetapkan daftar pencarian orang (DPO), hingga kini mantan Kabag Kesra Setdakab Jombang yang tersandung korupsi dana bencana korban Tsunami Aceh masih belum dijebloskan ke bui.
”Sebelumnya kita sudah terbitkan status terpidana sebagai DPO. Sampai sekarang kita masih terus berusaha melacak keberadaan yang bersangkutan,” terang Kasipidsus Kejari Jombang Acep Subhan Saepudin melalui Kasiintelijen Andhy Sebangun.
Selama ini tim kejaksaan sudah berusaha mencari keberadaan mantan kabag kesra, termasuk mendatangi ke tempat tinggalnya. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. ”Kita juga sudah datangi ke tempat tinggalnya, tapi belum ketemu,” bebernya.
Andhy pun berharap, terpidana bersikap kooperatif. Dia pun optimistis, cepat atau lambat akan berhasil menemukan keberadaan Ahmada Yakub. ”Ya, kita berharap yang bersangkutan kooperatif, sehingga bisa segera kita lakukan eksekusi badan sesuai putusan Mahkamah Agung,” tandas Andhy.
Untuk diketahui, pada 28 Mei 2015, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis satu tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani kepada Basuki Ahmada Yacub. Mantan Kabag Kesra Setdakab Jombang terbukti menyalahgunakan dana penanggulangan bencana korban Tsunami Aceh.
Yakub terbukti menggunakan dana sosial tersebut untuk simpanan pribadi di KPRI Sejahtera Sebesar Rp 490.000.000, dana Satlak PBP sebesar Rp 407.674.315 dan bunga dari koperasi Sejahtera sebesar Rp 281.250.685 dan bunga Bank Jatim sebesar Rp 71.102.685. Dari hasil audit, total keseluruhan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mencapai Rp 1.250.027.000.
Bahwa uang tunai yang dititipkan sebesar Rp 1.385.436.045,32 dengan perincian Rp 1.114.720.595,32 dirampas untuk negara dalam hal ini dikembalikan ke kas daerah Pemkab Jombang. selanjutnya uang Rp 270.715.450 dikembalikan kepada terpidana Basuki Ahmada Yakub.
Selanjutnya, di tingkat banding, hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.
Sementara di tingkat kasasi pada 20 September 2016, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan dan memutuskan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.250.026.680 yang diperhitungkan dengan uang yang dikembalikan ke kas daerah.
Editor : Rojiful Mamduh