Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan

Rojiful Mamduh • Dipublikasikan Jumat, 17 Desember 2021 | 01:49 WIB
Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan  Kasus Korupsi Penyaluran Pupuk Bersu
Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Kasus Korupsi Penyaluran Pupuk Bersu


JOMBANG – Sidang dengan agenda pembacaan vonis untuk Solakhuddin dan Kuseri, dua terdakwa kasus korupsi pupuk dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu kemarin (15/12). Dalam sidang itu, keduanya divonis hukuman yang lebih ringan dari tuntutan JPU.



“Putusan Solakhudin pidana penjara selama 1,5 tahun dan  denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sementara Kuseri pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” terang Acep Subhan Saepudin Kasipidsus Kejari Jombang.



Selain itu, majelis hakim memutuskan agar uang pengganti yang dititipkan kedua terdakwa disetor ke kas negara. “Karena uang itu dipertimbangkan sebagai pengganti kerugian negara,” tambahnya.



Acep menjelaskan, dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan beberapa unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti di persidangan. Sehingga majelis memutus hukuman untuk kasus ini dengan dasar-dasar dakwaan subsidair. “Majelis menyebut seluruh unsur dakwaan subsider terpenuhi,” ungkap dia.



Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan yang diberikan JPU sebelumnya. Dalam sidang tuntutan yang dilaksanakan (10/11) lalu, keduanya dituntut hukuman serupa. Yakni pidana penjara selama 4 tahun serta denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan.



Atas putusan majelis hakim itu, baik terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir. “Kami masih menunggu petunjuk dari pimpinan untuk langkah selanjutnya,” pungkas Acep.



Seperti diberitakan sebelumnya, Solakhudin pengurus KUD Sumber Rejeki Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga mengendus keterlibatan oknum PPL yang diduga membantu menyimpangkan pupuk subdisi. Dan menetapkan Kuseri mantan koordinator PPL Kecamatan Mojoagung sebagai tersangka.



Keduanya bekerjasama merekayasa kebutuhan pupuk petani. Modus yang dipakai memanipulasi rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani. Solakhudin yang seorang petani tebu besar dengan lahan sangat luas, terancam tidak dapat jatah pupuk bersubsidi.


Dari hitungan sementara, negara dirugikan hingga lebih dari Rp 500 juta rupiah. Dalam kasus ini, keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat dan 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor : Rojiful Mamduh
berita jombang