Gagal Hadirkan Saksi, Sidang Ditunda

Rojiful Mamduh • Dipublikasikan Jumat, 21 Mei 2021 | 03:53 WIB
JOMBANG - Sidang kasus sewa aset Desa Kepanjen di Pengadilan Tipikor S
JOMBANG - Sidang kasus sewa aset Desa Kepanjen di Pengadilan Tipikor S

JOMBANG - Sidang kasus sewa aset Desa Kepanjen di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (18/5) kemarin, ditunda. Ini setelah Maret Yudianto, eks Lurah Kepanjen gagal menghadirkan saksi yang meringankan baginya.


“Jadwalnya terdakwa Maret akan menghadirkan dua saksi yang meringankan, tapi keduanya tidak datang,” terang Muhammad Salahuddin Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jombang. Dua saksi yang dijanjikan itu karena berhalangan kebijakan pembatasan dan penyekatan. “Alasan keduanya tidak datang karena pandemi Covid-19,” lanjutnya.


Lantaran dua saksi batal hadir, maka sidang tidak bisa dilanjutkan. Majelis hakim memutuskan untuk kembali menunda sidang hingga Selasa (25/5) depan. Hanya saja, kesempatan untuk mendatangkan saksi yang bisa meringankan terdakwa sudah terhapus. “Jadi minggu depan langsung pemeriksaan terdakwa, tidak ada lagi kesempatan saksi yang meringankan,” pungkas dia.


Seperti diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan uang sewa aset tanah milik Kelurahan Kepanjen, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Hasilnya, eks Lurah Kepanjen Maret Yudianto ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2020.


Polisi bekerja sama dengan Inspektorat Jombang, sudah melakukan audit keuangan. Hasilnya, diperoleh nilai kerugian negara hingga Rp 271 juta. Karena panjang masa sewa sawah selama 5 tahun terhitung sejak 2014-2019. Akibat perbuatannya, eks lurah ini dijerat Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.


Dalam persidangan, Maret juga mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Dalam keberatannya itu ada tiga poin yang diungkapkan. Pertama, pihaknya menyatakan kerugian negara yang didakwakan JPU senilai Rp 271 juta terlalu besar, karena menurut terdakwa hanya Rp 60 juta lebih, dan telah dikembalikan.


Kedua, perbuatannya menyewakan aset desa secara langsung dan menabrak aturan karena ada perintah langsung dari atasan (Bupati Jombang saat itu,Red). Ketiga, dakwaan JPU dinilainya kurang cermat. Sayangnya, tiga poin eksepsi itu ditolak majelis hakim karena dinilai sudah masuk ke materi pokok persidangan.


Editor : Rojiful Mamduh