JOMBANG - Pondok pesantren (ponpes) yang diasuh S, 50, di Dusun Sedati, Desa Kauman, Kecamatan Ngoro tidak terdaftar di kantor Kemenag Jombang. Pondok milik pria yang menjadi tersangka pencabulan terhadap sejumlah santrinya itu juga dikenal tertutup. ’’Kita sudah menerjunkan tim ke lokasi untuk mengecek pondoknya, ternyata pondoknya tidak terdaftar di kantor Kemenag dan tertutup dari masyarakat sekitar,’’ kata Plt Kepala Kemenag Jombang, Leksono kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Leksono mengatakan, setiap pondok pesantren diharuskan mengajukan izin operasional ke kantor Kemenag. Prosedurnya, pesantren melakukan pendaftaran dan upload dokumen. Selanjutnya Kemenag kabupaten/kota melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang telah di-upload.
Kemenag kabupaten/kota melakukan visitasi dan pengecekan dokumen dan upload hasil visitasi. Kemenag kabupaten/kota meng-upload surat rekomendasi jika sudah disetujui. Kemenag provinsi meng-upload surat rekomendasi jika sudah disetujui. Hasil verifikasi dilihat oleh direktorat dan selanjutnya menerbitkan NSPP dan SK izin operasional. Lalu kabupaten/kota mencetak dan menerbitkan piagam izin operasional. ’’Setelah kita teliti, pondok milik S sama sekali belum pernah mengajukan izin operasional,’’ tegasnya.
Leksono mengatakan, semua pesantren yang telah mengantongi izin operasional datanya ada di website Kemenag. Makanya dia mengimbau agar wali santri selektif memilih pondok. ’’Jika mau memondokkan santri, sebaiknya dicek dulu apakah pesantren yang dituju sudah memiliki izin operasional,’’ sarannya.
Pesantren yang sudah memiliki izin operasional, akan rutin dibina oleh Kemenag. Sehingga bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. ’’Karena tempat S ini tidak punya izin operasional pondok pesantren, sebaiknya jangan disebut pondok pesantren,’’ ucapnya. Ini agar tidak merusak citra pesantren yang ada di Jombang.
Editor : Rojiful Mamduh