JOMBANG – Jelang penghujung tahun, sejumlah penanganan kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri (kejari) Jombang mendapat sorotan publik. Salah satunya penyidikan kasus dana hibah KONI dan pupuk subsidi.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang M Syarif Hidayatullah mendorong kejaksaan segera menuntaskan proses penyidikan sejumlah kasus.
Menurutnya, jika prosesnya berlarut-larut tanpa kejelasan, tentunya merugikan pihak-pihak terkait. Karenanya, dalam proses hukum, penting mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Karenanya harus segera dituntaskan. Apabila ada dugaan penyalagunaan harus ditindak. Kalau sebaliknya tidak ditemukan, segera diumumkan ke masyarakat, sehingga ada kepastian,” tandasnya.
Menurutnya, kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI dan pupuk subsidi sudah menjadi perhatian publik, sehingga dia mendorong kasusnya dibuka secara transparan. "Jangan sampai nantinya masyarakat juga hilang kepercayaan," terangnya.
Pihaknya juga menegaskan, Kejaksaan maupun Kepolisian tidak perlu takut untuk mengusut kasus-kasus yang ada. Terlebih lagi pada tekanan-tekanan pihak luar.
DPRD selalu mendukung langkah kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus yang merugikan negara. "Tentu kami sangat men-support pihak kejaksaan maupun kepolisian untuk menegakkan hukum, terlebih memerangi korupsi," pungkasnya.
Sebelumnya, Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) juga menyoroti penanganan kasus terkait dana hibah KONI dan dugaan penyimpangan pupuk subsidi di kejaksaan yang tak kunjung ada kejelasan.
”Seingat saya penyidikan kasusnya sudah berjalan lama, tapi sampai sekarang mepet akhir tahun belum juga ada kejelasan hasilnya,” terang Aan Anshori.
Menurutnya, pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan berlarut-larutnya penanganan kasus. ”Pandemi tidak boleh jadi alasan, justru fungsi penegakan hukum harus lebih diperkuat,” tegasnya.
Dia pun mengapreasiasi langkah kejaksaan yang sudah menaikkan status kasusnya ke tingkat penyidikan, namun demikian publik tentu menunggu kejelasan progresnya. ”Jangan seolah digantung, lebih-lebih mandek di tengah jalan,” tandasnya.
Berlarut-larutnya proses penyidikan, juga disebutnya bisa memunculkan banyak persepsi tak baik berkaitan dengan kinerja Kejari di mata masyarakat.
”Tentu wajar kalau nanti masyarakat bertanya-tanya, mengapa lama, apakah ada tekanan? Apakah ada intervensi orang besar? Sejauh mana kemampuan kejaksaan? Ini akan muncul kalau dibiarkan terus tidak ada kejelasan,” tambahnya.
Karenanya, dia mendorong penyidik kejaksaan agar tidak ragu menangani kasus. ”Kami mendorong kasus ini dibuka secara terang benderang, dan siapapun yang terbukti melanggar harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak 21 September, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang resmi meningkatkan status penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah KONI dan pupuk subsidi ke tingkat penyidikan.
Meski begitu, penyidik belum menetapkan tersangka. Penyidik beralasan masih perlu mendalami kasusnya di tingkat penyidikan.
Editor : Rojiful Mamduh