SURABAYA, RadarJombang.id – Kemunculan video dan suara rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI) menjadi tantangan baru dalam penanganan krisis komunikasi.
Konten deepfake yang menyerupai tokoh asli berpotensi mengecoh masyarakat hingga memicu krisis kepercayaan terhadap media maupun pemerintah.
Ancaman tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Panel 5 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 bertajuk Masa Depan Penanganan Krisis Komunikasi di Era AI, Kamis (29/10).
Baca Juga: Kredibilitas Media Diuji di Tengah Dominasi Media Sosial dan Penggunaan AI
Diskusi yang dipandu Bendahara Umum AMSI Gaib Maruto Sigit itu menghadirkan Wakil Ketua Umum Perhumas Haviez Gautama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi, serta Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI Wenseslaus Manggut.
Wakil Ketua Umum Perhumas Haviez Gautama menekankan pentingnya mengantisipasi persoalan sebelum berkembang menjadi krisis.
Menurutnya, organisasi maupun perusahaan perlu mengenali potensi risiko sejak awal, termasuk ancaman penyebaran informasi palsu yang kini semakin mudah diproduksi menggunakan AI.
Baca Juga: Tak Cuma Jangkauan, Kredibilitas Media Lebih Penting untuk Tingkatkan Kepercayaan Mitra
Dia menjelaskan, isu merupakan persoalan atau pandangan publik yang perlu dikelola. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, persoalan tersebut bisa berkembang menjadi krisis dengan dampak lebih luas.
Karena itu, mitigasi harus disiapkan agar organisasi tidak kehilangan kendali ketika masalah muncul.
"Dengan adanya mitigasi, perusahaan tidak kaget ketika krisis terjadi," jelas Haviez.
Pengalaman menghadapi video deepfake juga diceritakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi.
Salah satu kasus yang pernah ditangani Pemprov Jatim adalah beredarnya video rekayasa AI yang menampilkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seolah-olah menawarkan sepeda motor seharga Rp 500 ribu kepada masyarakat.
Melalui Klinik Hoaks, Diskominfo Jatim segera melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap konten tersebut.
Setelah dipastikan sebagai informasi palsu, hasil klarifikasi langsung disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa.
Baca Juga: Bukti Inovasi, 10 Media Raih AMSI Awards 2026
"Setelah diklarifikasi, Klinik Hoaks memberikan stempel hoaks pada kabar itu dan langsung dengan cepat menyebarkan ke masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media massa," terang Sherlita.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan tim komunikasi dan prosedur penanganan krisis.
Bahkan, tiga jam pertama menjadi periode krusial untuk merespons informasi yang beredar sebelum narasi keliru semakin meluas dan dipercaya masyarakat.
Baca Juga: AMSI Jatim Akan Gelar Seminar Nasional Bahas Masa Depan Media di Era AI
Sherlita menyebut, Klinik Hoaks yang juga dibentuk di masing-masing pemerintah daerah telah mengklarifikasi 1.104 konten sepanjang Januari hingga September 2026.
Konten tersebut mencakup beragam isu, mulai penipuan, pemerintahan, politik hingga informasi internasional.
Dia juga mengapresiasi peran media dalam membantu penyebarluasan hasil klarifikasi.
Kolaborasi antara pemerintah dan media dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar sekaligus tidak mudah terpengaruh konten manipulatif.
Sementara itu, Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI Wenseslaus Manggut menyoroti ancaman yang lebih besar dari sekadar beredarnya video atau suara palsu.
Menurutnya, maraknya deepfake berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang selama ini menjadi rujukan informasi.
Dia menjelaskan, media selama ini memiliki peran sebagai gatekeeper atau penyaring informasi sebelum disampaikan kepada publik.
Baca Juga: KH Yusuf Hidayat Alhafiz: Kejujuran Mengantarkan pada Kebaikan dan Surga
Namun, di tengah perkembangan teknologi AI, peran tersebut perlu diperkuat menjadi trustkeeper, yakni penjaga kepercayaan masyarakat melalui informasi yang terverifikasi, berbasis data, dan memiliki sumber jelas.
"Bahaya deepfake tidak berhenti pada beredarnya video atau suara palsu. Persoalan yang lebih besar muncul ketika masyarakat mulai meragukan lembaga yang selama ini dipercaya menyampaikan kebenaran, termasuk media dan pemerintah," jelas Wenseslaus.
Dia mengingatkan, masyarakat bisa terjebak dalam dua kondisi yang sama-sama berbahaya.
Baca Juga: Judi Online hingga Penipuan Digital Jadi Sorotan di Forum Jaga Kosan Diwek
Pertama, terlalu mudah percaya sehingga gampang dimanipulasi. Kedua, justru tidak lagi memercayai informasi apa pun karena sulit membedakan konten asli dan hasil rekayasa.
Kondisi tersebut dapat merusak kepercayaan publik sekaligus menyulitkan pemerintah dan media dalam menyampaikan informasi.
Karena itu, kecepatan klarifikasi harus dibarengi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan data dan sumber spesifik menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas, terutama ketika informasi palsu menyebar jauh lebih cepat daripada proses verifikasi. (*/riz)
Editor : Achmad RW