RadarJombang.id - Penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2026 di Kabupaten Jombang masih timpang. Hingga Kamis (23/4), tercatat 133 desa belum mencairkan.
Sebagian masih menunggu proses pencairan, sebagian masuk revisi, dan 12 desa bahkan belum mengajukan berkas sama sekali.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, Sudiro Setiono, melalui Sekretaris Dinas, Rika Paur Fibriamayusi, menegaskan faktor administratif menjadi penyebab utama.
Baca Juga: Pencairan ADD Tahap Dua 2026 di Jombang Seret, Gaji Perangkat dan Operasional Pemdes Terhambar
”Ada berbagai alasan, di antaranya karena aplikasi Siskeudes belum balance, serta kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi,” jelasnya.
Ia merinci, pada batch pertama telah cair untuk 27 desa. Disusul batch kedua sebanyak 142 desa. Sisanya, 118 desa masih dalam proses batch ketiga dan tiga desa masuk kategori revisi.
”Yang revisi ini sebenarnya sudah berproses, hanya saja kelengkapannya masih perlu diperbaiki. Sehingga total desa yang telah menerima penyaluran sebanyak 169 desa,” terangnya.” imbuhnya.
Baca Juga: Waduh! Penerima BLT Dana Desa 2026 di Jombang Anjlok, Segini Rinciannya
Tahun ini, mekanisme pencairan DD mengalami perubahan. Desa wajib melampirkan laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya pada pengajuan tahap pertama.
Penyaluran tahap pertama dijadwalkan paling lambat Juni, sedangkan tahap kedua sebesar 40 persen bisa dilakukan mulai April.
Untuk diketahui, besaran DD 2026 anjlok drastis. Dari Rp 312,2 miliar di 2025, kini hanya tersisa Rp 104,02 miliar. Artinya, turun sekitar 67 persen.
Pemotongan berkaitan dengan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). ”Jadi kalau istilahnya dari paparan Kemenkeu kemarin itu ada alokasi reguler dan non-reguler, yang sudah muncul di SIKD itu reguler, sementara nanti alokasi yang non-reguler akan digunakan untuk membayar pembangunan gerai setelah selesai,” terang Kabid Pembangunan Desa, Evi Setyorini.
Dampaknya langsung terasa di tingkat desa. Ketua DPC Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Jombang, Supono, menyebut seluruh desa terdampak pemangkasan.
Pemotongan berlaku merata, baik desa yang sudah membangun gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun yang belum.
”Rata-rata turunnya sekitar 67-an persen, dan maksimal itu di Rp 300-an juta,” ujarnya.
Baca Juga: Pencairan Dana Desa di Jombang Tersendat, Desa Masih Proses Administrasi
Di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, penurunan anggaran memaksa perubahan prioritas. Tahun lalu desa ini menerima Rp 893,4 juta, kini hanya Rp 327,9 juta.
”Penurunan ini ya tentu membuat kami harus mengalihkan fokus kegiatan, kalau di Tanjungwadung, kegiatan fisik mungkin sudah tidak ada lagi,” terang imbuh Supono.
Kondisi lebih ekstrem diarasakan Pemdes Jogoroto, Kecamatan Jogoroto. Dana desa yang sebelumnya mencapai Rp 1,86 miliar kini tersisa Rp 373,4 juta atau turun 80,2 persen.
Baca Juga: Dana Desa Sudah Dikepras, Pembangunan Gedung KDKMP 9 Desa/Kelurahan di Jombang Mandek
Kepala Desa Jogoroto, Sodirin, mengakui ruang gerak pembangunan menjadi sangat terbatas.
”Tahun lalu itu kita masih bisa Rp 900 juta ke fisik, kalau tahun ini mungkin mentok di Rp 40 juta saja,” katanya.
Tak hanya pembangunan fisik, program pemberdayaan seperti posyandu hingga BLT DD juga ikut terpangkas.
Desa-desa kini dipaksa menyusun ulang prioritas, di tengah pencairan yang belum sepenuhnya lancar. (fid/naz)
Editor : Achmad RW