RadarJombang.id – Puluhan mahasiswa dari GMNI dan BEM Undar Jombang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang. Aksi itu, dilatari keprihatinan akan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat kini dan mendesak pemerintah membuat audit kerentanan ekonomi.
Aksi puluhan mahasiswa ini, terpantau dimulai sekitar pukul 15.30. Para mahasiswa yang membawa mendera dan poster tuntutan itu, menggelar longmarch dari Kampus Undar Jombang menuju Gedung DPRD Jombang.
Sesampainya di depan gedung dewan, mereka pun menggelar orasi. Satu persatu perwakilan mahasiswa, menyuarakan keprihatinan mereka terkait melemahnya rupiah, menyoroti kebijakan MBG hingga KDKMP yang dinilai sebagai kebijakan blunder yang mengeruk fiskal negara dan tidak berdampak apapun kepada masyarakat.
Baca Juga: Ratusan PKL Demo Kantor Pemkab Jombang, Desak Penertiban PKL Liar di Jl KH Ahmad Dahlan
Setelah sekitar 30 menit berorasi, mahasiswa pun ditemui Anggota DPRD dari Fraksi PKB Anas Burhani. Di depan anggota dewan itu, mereka kembali berorasi.
Bahkan, suasana sempat menegang ketika mahasiswa ngotot ingin ditemui ketua DPRD Jombang yang tak hadir menemui mereka.
“Telepon pak, suruh ketua DPRD datang hari ini, kami ingin semua tuntutan kami dibahas hari ini, kalau tidak bisa datang zoom sekarang kita siap,” ucap salah satu perwakilan aksi.
Baca Juga: DPRD Jombang Terima Aspirasi Mahasiswa, Ini Sejumlah Isu Krusial yang Disampaikan
Adu argumenpun sempat tak terelakkan. Massa, tetap berharap mereka ditemui seluruh perwakilan fraksi di DPRD Jombang. Namun, hingga pukul 16.30, hanya Anas Burhani yang menemui mereka.
Setelah sempat debat panjang, massa pun akhirnya membacakan tuntutan mereka yang ditandatangani perwakilan dewan di atas materai.
Dalam tuntutannya itu, mahasiswa meminta DPRD bersama Pemkab Jombang melakukan audit kerentanan ekonomi di Jombang dan dipublikasikan dalam 2x15 hari, mengadakan forum terbuka yang bisa diakses seluruh masyarakat, meminta DPRD membuat kebijakan yang melindungi petani dan UMKM serta laporan progress tuntutan secara berkala selama 100 hari.
“Hari ini kami menyoroti tentang isu kenaikan BBM dan pelemahan rupiah dan kita kontekskan dengan kondisi Jombang hari inim sehingga kami minta DPRD melaksanakan tuntutan kita,” terang Daffa Raihanata, perwakilan aksi dari GMNI Jombang.
Pihaknya menyebut, penandatanganan perjanjian di atas materai itu, dilakukan mereka lantaran selama ini mereka bosan dengan usulan yang hanya ditampung tanpa kejelasan.
“Selama ini aksi kan hanya ditampung, tapi bagaimana itu diwujudkan kami tidak pernah tahu lagi, karena itu kami mengharap sesuatu yang berbeda,” lontarnya.
Sementara Anas Burhani, menyebut telah menerima tuntutan mahasiswa yang datang tersebut. Pihaknya pun mengaku mendukung usulan dan tuntutan mahasiswa itu. “ Kami akan melakukan kerja-kerja konkret terhadap tuntutan teman-teman mahasiswa, kita mendukung kok,” ungkapnya.
Terkait deadline yang dipersyaratkan mahasiswa itu, Anas menyebut masih rasional dan bisa dilakukannya. “ Untuk deadline tadi, kami akan memanggil eksekutif untuk melakukan kajian dan pembahasan itu. Kami (DPR) bukan pelaksana, dan tuntutan teman-teman tadi itu di ranah eksekutif,” lontarnya.
Pihaknya juga menyebut akan kembali menggelar pertemuan untuk membahas bersama tuntutan mahasiswa tersebut. “Akan ada pertemuan lagi, dan kami akan laporkan progresnya,” pungkasnya. (riz)
Editor : Achmad RW