Radarjombang.id - Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkab Jombang.
Dengan timbulan mencapai sekitar 530 ton per hari, hanya sekitar 157 ton yang berhasil tertangani. Sisanya, ratusan ton sampah masih tercecer di pekarangan rumah warga atau tidak terangkut ke TPA Gedangkeret, Desa Banjardowo.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah menaruh perhatian serius. Tahun ini, anggaran penanganan sampah digelontorkan hingga Rp 14,21 miliar.
Dana tersebut difokuskan untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus memperkuat sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir.
”Tahun ini pemkab mengalokasikan anggaran penanganan sampah. Kami pastikan operasional pelayanan secara kualitas tidak terganggu, anggaran aman,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang, Miftahul Ulum, melalui Sekretaris DLH Amin Kurniawan, Kamis (5/2).
Anggaran penanganan sampah tersebar di sejumlah kegiatan. Pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten dan regional dialokasikan sekitar Rp 3,19 miliar.
Pengangkutan sampah menyerap anggaran sekitar Rp 4,16 miliar. Penyediaan listrik di fasilitas pengolahan sampah tetap dianggarkan Rp 2,4 miliar, dan pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana penanganan sampah dialokasikan sekitar Rp 2,55 miliar.
Selain itu, program pengurangan sampah melalui pendauran ulang dialokasikan Rp 711 juta.
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan mendapat alokasi sekitar Rp 644 juta dan pembangunan TPA, TPST, SPA, TPS-3R, dan TPS dialokasikan sekitar Rp 542 juta. Ada juga program penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA, TPST, dan SPA dialokasikan Rp 100 juta.
Meski anggaran besar, pembangunan fisik baru tidak dilakukan masif. ”Hanya ada penyesuaian di infrastruktur yang terbangun. Tahun ini hanya satu,” kata Amin.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo agar daerah lebih serius menuntaskan persoalan sampah, DLH Jombang menyatakan siap.
”Teknisnya masih menunggu arahan Pak Bupati dan Pak Sekda. Yang jelas kami siap dan sudah kita lakukan,” tegasnya.
Langkah konkret yang sudah berjalan antara lain kerja bakti aparatur sipil negara (ASN). Jika sebelumnya dilakukan sebulan sekali, kini frekuensinya ditingkatkan menjadi mingguan. ”Selama ini paling tidak satu bulan sekali. Sekarang teknisnya harus setiap minggu,” tambah Amin.
Selain itu, penguatan pengelolaan di tingkat TPS3-R menjadi fokus agar tidak semua sampah berakhir di TPA.
”Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber sampah dan TPS3-R, sehingga tidak semua berujung di TPA,” jelasnya.
Ke depan, pemkab juga menyiapkan program jangka menengah lewat Desa Mantra yang direncanakan berjalan 2027.
”Sesuai program Pak Bupati, lewat Desa Mantra, semua RT dan RW akan diberikan anggaran pengelolaan sampah,” ujarnya.
Setiap RT dan RW akan diberi anggaran pengelolaan sampah untuk pemilahan, pengolahan organik menjadi kompos, hingga penguatan Bank Sampah.
”Kami berharap langkah ini mampu menekan volume sampah ke TPA sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan,” pungkas Amin.
Diberitakan sebelumnya, permasalahan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar di Jombang.
Betapa tidak, dari volume timbulan sampah mencapai sekitar 530 ton per hari, tidak semua terangkut ke TPA (tempat pembuangan akhir) Gedangkeret, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang. Sehingga ada ratusan ton sampah tiap harinya belum bisa terkelola.
”Hanya sekitar 157 ton yang tertangani. Sisanya sekitar 290 ton belum bisa tertangani, artinya masih tersebar di rumah tangga (ditimbun di pekarangan rumah dll) tidak terangkut ke TPA,” terang Sekretaris Dinas lingkungan Hidup (DLH) Jombang, M. Amin Kurniawan.
Selain itu, sebagian sampah berhasil direduksi melalui program pemilahan dan pengelolaan. ”Sekitar 82,27 ton berhasil direduksi melalui program pemilahan dan pengelolaan,” imbuhnya.
Ia menerangkan, area landfill lama di TPA Gedangkeret resmi ditutup sejak akhir 2024. Kini DLH Jombang mengandalkan area baru seluas 4,5 hektare di sisi barat lokasi lama.
”Landfill lama selain sudah penuh, juga ditutup sebagai bagian dari komitmen kami terhadap program pembangunan TPA dari Kementerian PUPR,” jelasnya. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto