Radarjombang.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang menyiapkan program meterisasi penerangan jalan umum (PJU) di 16 titik pada 2026.
Langkah ini menjadi awal pengalihan sistem PJU dari abonemen atau non-meter ke meteran, guna menekan beban anggaran listrik daerah yang setiap tahun mencapai sekitar Rp 11 miliar.
Kepala Dishub Jombang Sugianto melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Yohan Kartika menyampaikan, realisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari survei yang dilakukan tahun lalu.
”Setelah survei tahun lalu, untuk tahun ini kami segera realisasikan. PJU yang masih abonemen kami alihkan ke meterisasi,” kata Yohan.
Lokasi yang akan dimeterisasi berada di wilayah kerja PLN ULP Jombang, mencakup kawasan Jombang kota hingga Kecamatan Diwek dan Kecamatan Perak.
”Sementara fokusnya di wilayah Jombang kota atau wilayah PLN ULP Jombang, dari Diwek sampai Perak,” jelasnya.
Dishub telah mengantongi data lengkap 16 panel PJU yang masih menggunakan sistem abonemen.
\Namun pelaksanaan dilakukan bertahap setelah perhitungan biaya bersama PLN rampung. ”Datanya sudah ada, 16 lokasi yang masih abonemen.
Pelaksanaannya bertahap karena kami masih menghitung biayanya dengan PLN,” ujarnya.
Biaya pemasangan meter baru tidak kecil. Rata-rata kebutuhan daya listrik mencapai 5.500 VA, dengan biaya hampir Rp 7 juta per titik.
”Kalau pasang baru, kebutuhannya hampir Rp 7 juta. Itu yang sedang kami hitung bersama PLN,” ungkap Yohan.
Anggaran meterisasi akan dimasukkan dalam satu rekening kegiatan pembayaran listrik PJU 2026. ”Nanti masuk ke rekening pembayaran listrik tahun ini, jadi satu kegiatan. Anggarannya menyesuaikan hasil hitungan itu,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, tagihan listrik PJU yang harus dibayarkan Pemkab Jombang setiap tahun mencapai sekitar Rp 11 miliar. Dari sekitar 700 panel listrik PJU yang tersebar di seluruh wilayah Jombang, sebagian besar sudah menggunakan sistem meterisasi.
Namun, masih terdapat sekitar 50 panel PJU yang menggunakan sistem abonemen. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto