Radarjombang.id – Pemkab Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan.
Memasuki triwulan terakhir 2025, Bidang Bina Marga melaksanakan program pemeliharaan jalan secara intensif di seluruh wilayah jalan kabupaten.
Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoroadi, mengungkapkan, kegiatan ini mencakup pemeliharaan sekitar 140 ruas jalan yang tersebar di berbagai kecamatan.
Material yang digunakan dalam perbaikan, hotmix AC-WC (Asphalt Concrete–Wearing Course), jenis aspal berkualitas tinggi yang memiliki ketahanan terhadap beban lalu lintas dan cuaca ekstrem.
’’Pemeliharaan ini dilakukan untuk merespons kondisi jalan yang rusak seperti berlubang, retak, maupun permukaan tidak rata.
Ini sangat penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mengantisipasi potensi kecelakaan, apalagi saat ini cuaca cenderung tidak menentu,’’ kata Bayu.
Tim pemeliharaan jalan yang terdiri personel PUPR dan Mandor Jalan sudah diterjunkan ke lapangan.
Mereka melakukan perbaikan di sejumlah titik prioritas. Termasuk akses jalan penghubung antar-desa dan jalan utama di kawasan padat aktivitas.
Penggunaan material hotmix AC-WC juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan nilai kemantapan jalan.
Dengan pemeliharaan yang rutin dan material yang sesuai spesifikasi teknis, diharapkan umur teknis jalan dapat meningkat dan kerusakan jalan dapat diminimalkan.
’’Kegiatan ini bagian dari pemeliharaan berkelanjutan. Jalan yang baik akan meningkatkan kenyamanan pengguna dan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,’’ terangnya.
Masyarakat juga diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan yang sedang dalam proses perbaikan dan mengikuti arahan petugas maupun rambu-rambu pengaman di lapangan.
’’Proses perbaikan ini kami targetkan rampung secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan,’’ tuturnya.
Dengan program ini, Dinas PUPR Jombang berharap dapat menciptakan jalan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan. ’’Ini bagian dari upaya mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,’’ tegasnya.
Wujudkan Tata Ruang Partisipatif dan Berkelanjutan
DALAM upaya mewujudkan tata ruang yang lebih partisipatif, terarah, dan berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang melalui Bidang Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan Konsultasi Publik II terkait Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di enam kecamatan.
Kegiatan ini dilaksanakan minggu kedua hingga ketiga Oktober. Menyasar Kecamatan Megaluh, Gudo, Kabuh, Kudu, Sumobito, dan Kecamatan Wonosalam.
Setiap sesi digelar di kantor kecamatan masing-masing, dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang, Bambang Suntowo. Anggota DPRD, camat dan kepala desa, serta tokoh masyarakat. Juga perwakilan perangkat daerah dari tingkat kabupaten hingga provinsi.
’’Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyepakati ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, serta integrasi KLHS ke dalam dokumen RDTR,’’ kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang, Bambang Suntowo.
Konsultasi Publik II merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang dilakukan sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoroadi, menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan RDTR.
Sekaligus sebagai prasyarat administratif dalam permohonan persetujuan substansi ke Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
’’Kesepakatan hasil diskusi akan dituangkan dalam berita acara. Ini menjadi salah satu dokumen wajib dalam proses pengajuan RDTR ke tingkat pusat. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat dan para pihak sangat kami harapkan,’’ kata Bayu.
Materi yang disampaikan dalam konsultasi publik meliputi konsep penataan ruang. Hasil analisis tata ruang.
Serta arahan perencanaan wilayah untuk masing-masing kecamatan. Usai paparan, peserta terlibat aktif dalam diskusi terbuka dan sesi tanya jawab.
Terpisah, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Jombang Agus Andrianto menyebutkan, hingga pertengahan Oktober, konsultasi publik II dilaksanakan di Kecamatan Gudo dan Megaluh, 15-16 Oktober.
’’Masih ada empat kecamatan yang akan menyusul. Untuk Kabuh dan Kudu dijadwalkan 22 dan 23 Oktober. Sedangkan Sumobito dan Wonosalam akan kami laksanakan pada minggu terakhir Oktober,’’ terangnya.
Melalui kegiatan ini, pihaknya menegaskan, komitmen dalam membangun sistem tata ruang yang inklusif dan terintegrasi dengan pertimbangan lingkungan.
’’Tujuannya bukan hanya pemetaan zonasi, tetapi menciptakan ruang hidup yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat,’’ paparnya.
Normalisasi Afvour Watudakon, Cegah Banjir di Kesamben
Target 5.000 Meter, Progres Capai 85 Persen
UPAYA pengendalian banjir tahunan di Kecamatan Kesamben terus dilakukan Pemkab Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Salah satu langkah strategis yang tengah berjalan, normalisasi Afvour (saluran buang) Watudakon di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben. Ini menjadi proyek yang penting dari program Bidang Sumber Daya Air (SDA) 2025.
Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoroadi, menyebutkan, hingga pertengahan Oktober, progres pekerjaan mencapai 4.255 meter atau sekitar 85 persen.
’’Normalisasi ini penting untuk memastikan saluran mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi. Serta mengurangi risiko banjir di permukiman dan lahan pertanian warga,’’ kata Bayu.
Normalisasi saluran bertujuan memulihkan dan meningkatkan fungsi Afvour Watudakon sebagai saluran utama pengendali banjir dan irigasi. Proyek dimulai sejak 23 Juni 2025 dengan panjang penanganan mencapai 5.000 meter. Ditargetkan selesai 16 November, tepat menjelang puncak musim hujan.
Pelaksanaan normalisasi dilakukan menggunakan kombinasi metode mekanis dan manual. Di lapangan, diterjunkan alat berat jenis long arm excavator yang memiliki jangkauan kerja luas. Sangat efektif untuk kondisi saluran yang dalam dan memiliki akses terbatas di kanan-kiri.
’’Sementara pekerja manual dikerahkan untuk membersihkan vegetasi liar, sedimen, dan material yang sulit dijangkau alat berat. Terutama di titik-titik sempit, seperti bawah jembatan dan pertemuan saluran,’’ imbuhnya.
Ini sangat penting sebagai pengendali banjir. Juga sangat vital bagi penyaluran air irigasi ke lahan pertanian di Kecamatan Kesamben dan sekitarnya. Selesainya normalisasi ini, diharapkan, ketahanan infrastruktur sumber daya air meningkat. Serta mendukung keberlangsungan kegiatan pertanian di wilayah tersebut.
’’Kami berharap masyarakat dapat menjaga kebersihan saluran setelah dinormalisasi. Jangan buang sampah atau limbah ke dalam saluran, karena itu bisa menghambat fungsi afvour yang sudah kita benahi,’’ terangnya.
Terbitkan SLF Empat Rumah Sakit Swasta
Luncurkan SIPPP Jakon
DINAS PUPR Jombang menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi empat rumah sakit swasta. Rinciannya, RSU PKU Muhammadiyah Mojoagung, RS Al Aziz Tembelang, RS Nahdlatul Ulama Jombang, dan RS Kristen Mojowarno.
SLF diberikan setelah bangunan dinyatakan memenuhi standar teknis sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 dan SNI. Meliputi struktur, proteksi kebakaran, jalur evakuasi, sanitasi, serta keselamatan kerja.
Proses verifikasi dilakukan bersama tim profesi ahli Universitas Brawijaya dan tim teknis Dinas PUPR Jombang melalui paparan teknis dan tinjauan lapangan.
’’SLF bukan hanya administrasi, tapi jaminan bangunan aman dan laik digunakan masyarakat,’’ kata Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoroadi.
Manajemen rumah sakit menyambut baik proses ini dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi teknis dari tim.
Tidak hanya itu, Dinas PUPR juga meluncurkan SIPPP Jakon (Sistem pengukuran performa penyedia jasa konstruksi). Ini fitur penilaian digital bagi penyedia jasa konstruksi. Sistem ini memungkinkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menilai kinerja kontraktor secara transparan.
’’Penilaian terekam dalam sistem dan jadi acuan objektif bagi masyarakat serta penyedia jasa,’’ kata Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, Edy Yulianto.
SIPPP Jakon diperkenalkan dalam sosialisasi yang diikuti ratusan penyedia jasa dan PPK se-Jombang, serta enam asosiasi konstruksi.
Penyedia jasa juga wajib melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan sebelum proyek dimulai. Ini untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja.
”Pembayaran BPJS harus di awal, bukan di tengah atau akhir proyek,” tegas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Jombang Joko Murcoyo. (fid/jif)
Editor : Anggi Fridianto