Radarjombang.id – Lambatnya progres proyek revitalisasi SMP Negeri di Kabupaten Jombang memantik perhatian wakil rakyat.
Komisi C DPRD Jombang memastikan akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), guna meminta penjelasan terkait keterlambatan pekerjaan di lapangan.
’’Kita akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang untuk mengecek progres proyek. Kalau ada yang kurang, tentu akan kami tindak lanjuti dengan peninjauan lapangan,’’ kata Ketua Komisi C DPRD Jombang, M Zahrul Jihad.
Langkah itu merupakan bentuk pengawasan dewan sekaligus upaya memastikan agar anggaran daerah yang sudah dialokasikan benar-benar terserap optimal. Dewan tidak ingin proyek vital, terutama yang menyangkut dunia pendidikan, terhambat dan akhirnya merugikan masyarakat.
’’Proyek revitalisasi sekolah menyangkut masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada keterlambatan yang berlarut-larut. Kita ingin memastikan mutu pembangunan sekaligus mempercepat penyelesaiannya,’’ tegasnya.
Komisi C juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. Zahrul menekankan bahwa laporan masyarakat menjadi salah satu bahan penting dalam pengawasan.
’’Kalau ada laporan masyarakat, tidak perlu menunggu komisioning. Kami bisa langsung turun untuk melakukan pemantauan. Justru laporan dari masyarakat ini akan memperkuat fungsi pengawasan kami di lapangan,’’ tandasnya.
Mekanisme ini sekaligus menjadi peringatan bagi pelaksana proyek agar tidak main-main dengan kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan. DPRD Jombang akan mengawal ketat, sebab setiap rupiah yang dipakai untuk proyek pembangunan bersumber dari uang rakyat.
Sejauh ini, sejumlah proyek revitalisasi SMPN dikeluhkan berjalan lambat. Ada yang terhambat pada tahap awal pengerjaan, ada pula yang dinilai kurang transparan dalam progresnya. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan besar, baik dari masyarakat maupun DPRD.
’’Prroyek yang sudah berjalan harus jelas target, progres, dan penyelesaiannya. Tidak boleh asal jalan tanpa pengawasan yang ketat. Karena pada akhirnya, yang dirugikan adalah siswa, guru, dan masyarakat,’’ tegasnya.
Dari delapan SMPN yang mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah pusat, baru satu yang mencapai 50 persen yakni SMPN 2 Wonosalam. Yang lain masih dibawah 50 persen. Penyebabnya, sempat ada kendala administrasi pajak dalam pembelanjaan bahan bangunan.
Ada delapan SMPN yang menerima program revitalisasi dengan total anggaran Rp 12 miliar. SMPN 3 Jombang, SMPN 2 Jogoroto, SMPN 2 Wonosalam dan SMPN 2 Bareng. SMPN 1 Mojowarno, SMPN 3 Mojoagung, SMPN 2 Megaluh dan SMPN Ngusikan. Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola dan ditarget selesai November. (yan/jif)
Editor : Anggi Fridianto