Radarjombang.id - Proyek irigasi Pariterong (Papar-Turi-Peterongan) mendapat sorotan tajam Komisi C DPRD Jombang. njung difungsikan. Setelah dua kali uji alir gagal, kini mendadak ada pengerjaan tambahan di Desa Balungbesuk, Kecamatan Diwek.
Anggota Komisi C DPRD Jombang Saifullah mengungkapkan, dari informasi yang ia dapat, pengerjaan kontruksi fisik irigasi Pariterong sudah rampung pada akhir 2024 lalu.
”Ini permasalahannya apa sehingga sampai sekarang tak kunjung difungsikan, apakah ada kesalahan dalam pelaksanaan atau ada masalah lainnya, BBWS Brantas membuka ke publik,” terangnya, Selasa (26/8).
Proyek irigasi Pariterong mulai dikerjakan secara bertahap sejak puluhan tahun lalu. Pemerintah pusat pada 2023 lalu melanjutkan proyek Pariterong hingga rampung.
Pada tahap ini, jaringan irigasi yang digarap sepanjang 9 kilometer melewati 10 desa di tiga kecamatan.
Meliputi Desa Pandanwangi, Balongbesuk, Ngudirejo dan Desa Kedawong di Kecamatan Diwek, serta dan Desa Mayangan, Sawiji, Alangalangcaruban, dan Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto. Untuk hilirnya berada di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno.
Pekerjaan terbagi menjadi dua segmen. Masing-masing segmen dikerjakan pelaksana berbeda. Yakni, PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya (Wika).
Setelah pengerjaan selesai sekitar November 2024 lalu, sesuai jadwal akan dilakukan pengecekan bersama tim konsultan dan pengguna jasa sebelum dilakukan serah terima. Setelah dilakukan serah terima pekerjaan, pelaksana masih punya tanggung jawab pemeliharaan selama setahun.
Anehnya, setelah dilakukan dua kali uji alir gagal, mendadak ada pekerjaan tambahan di Desa Balongbesuk.
”Ini aneh, proyek sudah berjalan tapi belum jelas status dan tindak lanjutnya. Bahkan Pemkab Jombang sendiri juga tidak mengetahui secara pasti, apakah proyek ini merupakan kelanjutan atau ada perencanaan baru. Maka dari itu, BBWS Brantas harus segera memberikan klarifikasi terbuka,” tegas Saifullah.
Mengingat proyek ini berlangsung lama, sehingga kemungkinan muncul permasalahan juga tinggi. Terlebih proyek ini menelan anggaran yang tidak sedikit. ”Maka pengecekan hasil pekerjaan harus maksimal. Kalau perlu dilakukan audit anggaran,” tegasnya.
Komisi C DPRD Jombang menilai, ada tiga hal mendesak yang harus segera diselesaikan agar irigasi Pariterong bisa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya petani. Pertama, percepatan penyelesaian fisik serta administrasi lahan warga terdampak.
Menurut Saifullah, sampai saat ini masih ada sebagian lahan milik warga yang belum tuntas proses administrasinya. Hal ini berpotensi merugikan warga.
”Pemerintah harus segera memastikan hak-hak warga terdampak dihormati dan diselesaikan secara transparan. Jangan sampai ada ketidakjelasan yang menimbulkan gejolak di kemudian hari,” ujarnya.
Kedua, kepastian alokasi air agar irigasi bisa difungsikan.
”Kalau airnya tidak ada, maka irigasi hanya sebatas bangunan fisik tanpa manfaat nyata. Kami minta pihak terkait segera duduk bersama untuk memastikan distribusi air bisa terealisasi,” jelasnya.
Ketiga, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status dan manfaat proyek tersebut. Selain itu, kepastian hukum juga penting agar warga tidak bingung terkait pengelolaan lahan dan saluran irigasi.
”Proyek ini jangan sampai menjadi beban, tetapi harus membawa manfaat langsung bagi petani dan mendukung ketahanan pangan daerah,” tambahnya.
Saifullah menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap proyek ini. DPRD, kata dia, tidak ingin proyek irigasi Pariterong mangkrak atau berjalan tanpa arah yang jelas.
”Komisi C akan memastikan setiap tahapan dievaluasi. Harapan kami, irigasi ini benar-benar bisa difungsikan sehingga petani di Jombang tidak lagi kesulitan air. Dengan begitu, produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan di daerah kita semakin terjamin,” pungkasnya.(yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto