RadarJombang.id – Hingga pertengahan April, review proyek jembatan bailey Rp 3,6 miliar di Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu, Jombang belum tuntas.
Saat ini, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang masih melengkapi revisi dari Inspektorat Jombang.
Kepala Dinas Perkim Jombang, Agung Hariadi, melalui Plt (pelaksana tugas) Sekretaris, Ahmad Rofiq Ashari, menjelaskan, pekerjaan di lapangan saat ini belum dimulai.
Karena pihaknya masih melengkapi hasil review yang dilakukan Inspektorat Jombang terkait dokumen perencanaan atau DED (detail engineering design).
’’Sampai dengan saat ini (kemarin) masih melakukan review HPS (harga perkiraan sendiri) dan perencanaan, karena masih ada beberapa catatan dari inspektorat,’’ kata Rofiq kepada Jawa Pos Radar Jombang, Jumat (18/4).
Pihaknya tetap melakukan pencermatan hasil revisi yang diberikan inspektorat. Sebelum nantinya menindaklanjuti ke pengadaan barang.
’’Kami cermati ulang lagi atau mendetailkan hasil catatan yang kemarin. Catatannya umum, seperti HPS dan metodologi,’’ kata pria yang juga menjabat Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perkim Jombang.
Struktur jembatan nantinya tetap menggunakan jembatan bailey. Tak ada perubahan dan sesuai perencanaan awal. ”Kalau menggunakan yang lain tidak bisa,” ujarnya.
Rencananya, pengadaan barang menggunakan metode e-purchasing. Saat ini pihaknya menunggu hasil evaluasi terakhir terlebih dahulu.
’’Di awal tetap pakai e-katalog. Tetapi, kami menunggu evaluasi dan justifikasi proyek, apakah ada pergeseran dan sebagainya. Sambil kami juga menunggu e-katalog terbaru, versi enam,’’ beber Rofiq.
Pihaknya optimistis, dalam waktu dekat review bisa segera tuntas.
Baca Juga: Tak Tercover di 2024, Perbaikan Jembatan Kudubanjar Jombang Diusulkan Masuk APBD 2025
”Insya Allah segera selesai, pengerjaannya kami jadwal paling satu bulan sudah selesai,” kata Rofiq.
Pemkab Jombang tahun ini mengalokasikan Rp 3,6 miliar untuk penanganan jembatan putus di Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu.
Rinciannya, untuk pengadaan jembatan bailey Rp 2 miliar. Sedangkan Rp 1,6 miliar untuk jasa pemasangan.
Ini menjadi salah satu dari 12 paket proyek strategis daerah (PSD) 2025.
Putusnya jembatan di Desa Kudubanjar sudah sejak awal 2020. Karena tak kunjung ditangani, warga urunan untuk membangun jembatan darurat dari rangka besi.
Pasalnya, akses jembatan tersebut sangat vital untuk aktivitas warga sekitar.
Meski sudah sempat diajukan pembangunan jembatan pada 2024, namun karena ada refocusing anggaran, sehingga proyek tersebut batal. (fid/jif)
Editor : Anggi Fridianto