RadarJombang.id - BPBD Jombang segera berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan kepastian anggaran pembangunan hunian tetap (huntap) korban longsor Dusun Jumok, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam.
”Senin (14/4) nanti kami akan langsung ke BPBD Jawa Timur, menindak lanjuti anggaran pembangunan huntap,” kata Plt (Pelaksana tugas) Kalaksa (Kepala pelaksana) BPBD Jombang Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas, Jumat (11/4).
Dijelaskan, koordinasi itu dilakukan karena Pemprov Jatim meminta kepastian anggaran bangunan atau huntap. Setelah pengadaan lahan tuntas.
”Jadi rencana awal itu sharing anggaran, pemerintah daerah menyiapkan lahan. Sementara huntap atau bangunanya diarahkan alokasi anggarannya dari BPBD Jawa Timur,” imbuh dia.
Gagalnya pengadaan lahan pada 2024 lalu juga berimbas. ”Sebenarnya anggaran sudah siap 2024, tetapi karena proses pengadaan lahan di daerah tidak selesai akhirnya berubah. Makanya akan kami pastikan lagi,” ujar Wiku.
Kepastian itu diperlukan, karena sesuai permintaan Pemprov Jatim agar ketika lahan sudah dibebaskan tak mangkrak.
”Apalagi tahun ini ada efisiensi anggaran, makanya kami konfirmasi lagi dengan provinsi,” kata Wiku.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permikiman (Perkim) Jombang Agung Hariadi menjelaskan, dokumen yang sebelumnya kurang sudah dikirim pemkab ke provinsi. Saat ini sudah ada tindak lanjut.
”Jadi tahapannya sekarang masih di provinsi, perkembangan terakhir provinsi minta pernyataan kepastian anggaran setelah pembebasan lahan,” kata Agung.
Pernyataan tersebut berkaitan ketersediaan anggaran setelah lahan dibebaskan. Atau kebutuhan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban longsor.
”Ketersediaan anggaran ini ada di tahun berapa, memastikan ketika pengadaan lahan selesai supaya (lahan) tidak mangkrak. Ada keberlanjutan pembangunan fisiknya,” imbuh dia.
Rencana awal menurut Agung, untuk pembangunan fisik hunian pemkab mengusulkan anggaran tersebut bersumber dari provinsi.
”Rencana pembangunannya kemarin dari BPBD Jawa Timur. Sekarang kami masih komunikasi dengan teman-teman BPBD Jombang, supaya koordinasi dengan provinsi,” ujar Agung.
Ketika sudah pasti menurut Agung, dokumen tersebut bakal dikirim ke Pemprov Jatim.
”Jadi semua harus dipastikan diawal, kami bersama BPBD Jombang juga meminta kepastian ini ke BPBD Jatim,” kata Agung,” kata Agung.
Program pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) warga Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam terdampak bencana tanah longsor yang dianggarkan Rp 1,2 miliar dari APBD perubahan 2024 gagal terealisasi.
Salah satunya menunggu pendelegasian dari Pemprov Jatim. Pemkab kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 550 juta bersumber APBD 2025 untuk program itu.
Seperti diketahui, belasan rumah warga di Dusun Jumok, Desa sambirejo, Kecamatan Wonosalam rusak berat terdampak tanah longsor (7/3).
Beruntung tidak ada korban jiwa dari insiden ini. Karena dinilai rawan bahaya, sedikitnya 36 jiwa dari sekitar 12 KK harus mengungsi.
Sebagai langkah, pemkab membantu warga dengan mendirikan hunian sementara (huntara) di atas TKD Sambirejo untuk tempat tinggal sambil mengusakan pembangunan hunian tetap. (fid/naz/riz)
Editor : Achmad RW