RadarJombang.id - Keluhan sejumlah petani di Jombang yang belum bisa membeli pupuk bersubsidi hingga pekan ke dua bulan januari diakui pihak distributor pupuk.
Mereka menyebut, stok pupuk sebenarnya sudah ada dan sudah siap disebarkan.
Namun, kendalanya justru ada pada alat beli pupuk itu sendiri, yakni aplikasi yang disediakan pemerintah.
Hal itu, diungkap Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI) Jombang M Muzaki.
Pihaknya mengatakan, pihaknya siap mendistribusikan pupuk subsidi ke kios.
Hanya saja, untuk saat ini masih belum bisa dilakukan. Alasannya, karena terkendala aplikasi i-Pubers yang eror.
”Jadi dari kami tidak ada kendala apa pun, selama sudah bisa disitribusikan segera kami distribusikan. Cuma, saat ini aplikasi i-Puber eror. Itu yang membuat kita belum bisa (mendistribusikan ke kios),” ujar Muzaki.
Menurut dia, ketika dipaksa menyalurkan ke kios bakal terjadi problem pada realisasi.
”Ketika dipaksa untuk mendistribusikan atau menyalurkan, maka stok administrasi tidak sama dengan realisasi,” imbuh dia.
Dijelaskan, syarat pendistribusian pupuk bersubsidi di Jombang sudah siap. Baik SK di tingkat kabupaten maupun kecamatan juga sudah ada.
”Jumlah kios penerima kalau tidak salah tahun ini ada 224 kios, SK juga sudah, tinggal sinkronisasi ke aplikasi itu saja. Sedangkan i-Pubers masih eror,” tutur Zaki.
Baca Juga: Alokasi Pupuk Bersubsidi di Jombang Tak Sesuai Usulan, Komisi B DPRD Segera Panggil Disperta
Dijelaskan, aplikasi tersebut milik pemerintah pusat. Baru diberlakukan baru-baru ini.
”Jadi penyaluran tahun ini sudah tidak seperti dulu lagi, pakai nota dan ditulis. Sekarang pakai i-Pubers, jadi petani yang mengambil siapa ketik NIK dan sebagainya akan muncul,” ujar dia.
Di Jombang terdapat lima distributor pupuk subsidi yang bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
”Masing-masing Mujiarto, Kembar Jaya, Koperasi Mitra Tani, Putera Mandiri dan Safero Mulya Tani,” kata Muzaki.
Sebelumnya, hingga pekan kedua Januari, distribusi pupuk bersubdisi di Kabupaten Jombang belum optimal.
Hal ini menjadikan sejumlah petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi meski harganya jauh lebih mahal.
Pasalnya, petani belum bisa menebus pupuk bersubsidi di kios. Pihak distributor mengklaim penyaluran pupuk subsidi ke kios belum bisa dilakukan lantaran terganjal aplikasi i-Pubers yang eror.
Salah satunya dirasakan Misdi, 36, petani di Desa Cukir, Kecamatan Diwek. Ia terpaksa membeli pupuk non-subsidi lantaran usia tanaman padinya sudah waktunya melakukan pemupukan.
”Padi saya sudah berumur 15 hari, jadi sudah waktunya harus dipupuk. Ini pakai pupuk non-subsidi, beli jenis Urea Rp 335 ribu satu sak,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang, Rabu (8/1).
Dikatakan, dia sudah mencoba menanyakan penyaluran pupuk subsidi. Hanya saja belum mengetahui, kapan tersalurkannya pupuk itu ke petani.
”Sudah tanya ke kios, entah masih belum turun dari distributor atau bagaimana kurang tahu,” imbuh dia.
Khwatir pertumbuhan tanaman padinya terganggu, dia pun tak punya pilihan lain kecuali membeli pupuk non-subsidi meski sadar harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga pupuk bersubsidi.
Baca Juga: Petani di Jombang Terpaksa Beli Pupuk Nonsubsidi Untuk Tanaman Padinya Meski Jauh Lebih Mahal
”Kalau tidak dipupuk jelas telat, bisa-bisa tanamannya nggak bisa tumbuh maksimal,” ujarnya.
Dikatakan, tahun sebelumnya mendapat jatah pupuk subsidi. Masing-masing jenis Phonska dan Urea.
”Tahun lalu satu kali musim dapat 8 sak, masing-masing Phonksa 4 sak dan Urea 4 sak,” ujar dia sembari menyebut untuk luas lahan sekira 11.200 meter persegi.
Menurut dia, untuk menebus pupuk subsidi saat ini juga tidak seperti sebelumnya.
”Dapatnya sekarang harus foto dan tanda tangan, perwakilan atau orang lain sudah tidak bisa. Harus penerimanya, misalnya yang nggarap sawah harus pakai SPPT pajak juga,” kata Misdi. (fid/naz)
Editor : Achmad RW