RadarJombang.id - Keluhan terkait alokasi pupuk bersubsidi 2025 yang tak sesuai usulan dalam RDKK ditanggapi Kementrian Pertanian.
Kementrian Pertanian RI menerangkan, penetapan alokasi pupuk subsidi tahun 2025 dari pemerintah pusat ke Kabupaten Jombang juga melihat persentase serapan pupuk di Kabupaten Jombang pada 2024, yang masih di bawah 70 persen.
Namun, data itu justru menunjukkan adanya ketidak sinkronan data angtara Disperta Jombang dan Kementrian Pertanian untuk besaran serapan pupuk di Jombang.
”Khusus Kabupaten Jombang, serapan pupuk bersubsidi pada tahun 2024 terserap total 69.27 persen dari alokasi 60.999 ton,” ungkap Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI Jekvy Hendra melalui siaran tertulis yang diterima redaksi Jawa Pos Radar Jombang (29/12/2024).
Jumlah itu, lanjut Jekvy, terdiri dari Urea 25.128 ton, NPK 21.575 ton, NPK Formula Khusus 17 ton dan Organik 14.279 ton.
Persentase serapan pupuk bersubsidi itu berpengaruh pada penetapan alokasi yang diberikan pemerintah pusat ke Pemkab Jombang.
”Sampai saat masih tersedia stok pupuk di Kabupaten Jombang dan bisa ditebus di kios-kios yang tersedia,” lanjutnya.
Pihaknya dalam distribusi pupuk subsidi ini juga meminta dinas pertanian mengawal proses verifikasi dan validasi penyaluran di tingkat kios pengecer serta mengawal penggunaan pupuk bersubsidi tersebut oleh petani.
”Alokasi 2025 insya Allah cukup, kami tegaskan kembali, jangan khawatir kurang, pupuk tersedia dan petani bisa langsung menebus pupuk dan kita bersama mengawal penggunaan pupuk subsidi ini,” pungkas Jekvy.
Namun hal ini dibantah Kepala Dinas Pertanian Jombang M Rony. Pihaknya menyebut data yang dirilis Kementrian Pertanian RI itu kemungkinan salah.
Rony mengklaim, hingga akhir Desember 2024, serapan pupuk bersubsidi di Jombang sudah mencapai 90 persen.
”Serapan kita 90 persen kita sampai akhir Desember kemarin, itu data bulan berapa itu silakan dikroscek ke sana,” terangnya.
Rony menyebut, serapan pupuk bersubsidi tahun 2024 yang mencapai 90 persen itu memang terhitung lebih rendah dari tahun sebelumnya yang disebutnya bisa mencapai 95 persen.
Ia menyebut, ada dua alasan penting mengapa pupuk bersubsidi masih menyisakan 10 persen dari alokasi yang diberikan pemerintah pusat.
”Dua faktornya, yang pertama karena tambahan pupuk itu diberikan di Mei atau Juni, yang itu posisi sudah tanam," ungkapnya.
"Kedua, karena memang ada perubahan pola tanam, yang sebelumnya padi-jagung menjadi tanaman padi kemudian tanaman lain yang tak boleh pakai pupuk subsidi,seperti semangka dan lainnya,” rincinya.
Pihaknya mengakui, selama ini usulan besaran pupuk subsidi yang dikirim ke pemerintah pusat melalui e-RDKK memang selalu berbeda jumlahnya dengan realisasi. Hal itu, karena sejumlah pertimbangan.
”RDKK dengan realisasi memang tidak sama, RDKK kan usulan, nah persetujuannya kan dari pusat. Biasanya karena anggaran, atau serapan, tapi serapan kita kan selalu tinggi juga, kita selalu di atas 90 persen kok,” lontarnya. (riz/naz/riz)
Editor : Achmad RW