RadarJombang.id – Belasan warga Dusun Budug, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang, Selasa (8/10).
Mereka mempertanyakan pendirian tower Base Transceiver Station (BTS) di wilayahnya yang diduga belum mengantongi izin.
Pantauan di lokasi, tampak sejumlah warga mulai berkumpul di halaman kantor DPMPTSP. Sejam kemudian mereka memasuki kantor dan diterima sejumlah perwakilan dinas.
Ema Widiawati, 30, salah satu warga menanyakan perizinan tower BTS yang didirikan di dekat pemukiman mereka yang dilakukan sejak September lalu.
”Kami ke sini ingin menanyakan soal perizinan tower tersebut. Sebab, sebagian warga merasa tidak pernah diajak komunikasi terkait pembangunan tower tersebut sehingga merasa janggal proses pembangunan tower telah dilakukan,” ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Dalam kesempatan itu, perempuan berkacamata ini juga menyatakan dia dan sebagian warga yang ikut mendatangi kantor DPMPTSP menolak pendirian tower karena takut memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
”Kami takut ancaman radiasinya, makanya kami menolak pendirian tower itu,’’ jelas dia.
Dijelaskan, ia bersama 25 lebih masyarakat di lingkungan RT 07 RW 02 sepakat menolak pendirian tower.
Selain tak ada sosialisasi yang jelas, juga dikhawatirkan dampak radiasi bagi kesehatan warga.
”Sejak awal pembangunan tower warga sudah resah. Karena sosialisasinya dilakukan secara diam-diam. Sebab, yang diajak sosialisasi hanya sekitar 10 warga. Padahal di sekitar lokasi, total warga yang bermukim lebih dari itu,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan Putut, 45. Ia mengaku rumahnya hanya berjarak sekitar 25 meter dari tower.
Baca Juga: Minta Kontribusi, Warga Gelar Aksi Hingga Hentikan Pembangunan Tower
Ia mengatakan, pembangunan tower sudah berjalan sejak Oktober tahun lalu. Saat itu memang ia mengaku ikut sosialisasi pembangunan tower. Di situ hanya ada 10 warga yang ikut.
"Saat pertemuan dikasih uang tali asih oleh pemilik tanah. Namun, saya kira itu hanya sosialisasi biasa ternyata belakangan informasinya bagian dari persetujuan,” ungkapnya.
Dia mengaku menyesal telah menerima uang tersebut. Sebab, jika dipikir-pikir, uang tersebut tak ada artinya dibandingkan ancaman dampak kesehatan yang ditimbulkan.
”Saya berusaha mencabut tanda tangan yang pernah saya bubuhkan. Sekarang sepakat bersama warga menolak keberadaan tower tersebut,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPMPTSP Jombang Wor Windari mengatakan, rekomendasi terkait perizinan dari Dinas PUPR Jombang masih belum turun.
”Setelah dilakukan pengecekan. Sampai saat ini rekomendasi dari dinas teknis untuk penerbitan PBG belum ada,” pungkasnya. (ang/naz/riz)
Editor : Achmad RW