JOMBANG – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang berhasil meraih dua prestasi membanggakan ajang 4th Annual Jombang Bureaucracy (Birokrasi) Award 2023, Jumat (1/12).
Ajang yang dihelat Pemkab Jombang, disnaker masing-masing meraih penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kelompok Pelayanan Langsung kepada Masyarakat Kategori Sangat Berkualitas.
Top 3 Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Jombang 2023.
”Alhamdulillah tahun ini kami menerima dua penghargaan sekaligus,” kata Priadi kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Dijelaskan, untuk penyelenggara pelayanan publik merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.
Sasarannya semua yang dilayani disnaker.
”Baik lembaga pelatihan kerja untuk memberangkatkan tenaga kerja keluar negeri, lalu bagi masyarakat yang membutuhkan kartu kuning, ada juga terkait perselisihan hubungan industrial,” imbuh dia.
Hingga, lanjut Priadi, pelayanan pengesahan peraturan perusahaan dan pengesahan perjanjian kerja pegawai pabrik untuk waktu tertentu.
”Termasuk rekomendasi paspor bagi pekerja keluar negeri dan lainnya,” ujar Priadi.
Survei, lanjut dia, selain ke pelayanan juga para pegawai Disnaker Jombang atau pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP).
”Semua dilakukan Setdakab Jombang, jadi ada dua model survei dan digabung menjadi indeks pelayanan kepuasan publik,” tutur dia.
Sementara, penghargaan Top 3 Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Jombang 2023 menurut dia, mendapat nilai tertinggi dengan total 83,07.
”Penilainnya dari survei PEKPPP ditambah bagaimana OPD menanggulangi pencegahan korupsi,” lanjut Priadi.
Menurut dia, dua penghargaan itu merupakan kali pertama yang diterima pihaknya.
”Selama ini kita belum pernah dapat, kita setiap tahun berusaha terus memperbaiki dan Alhamdulillah tahun ini sesuai harapan,” ujar dia.
Diharapkan, keberhasilan itu turut serta menjadi pelecut semangat seluruh pegawai. Menjadi OPD yang efektif.
”Artinya ingin mewujudkan dengan jumlah pegawai terbatas, tapi bisa menyelesaikan semua tupoksi dinas,” lanjut dia.
Disnaker memiliki jumlah 23 pegawai. Rinciannya 17 PNS, dan 6 PTT (pegawai tidak tetap). ”Karena menurut literasi di Amerika atau dalam bukunya Dale Carnagie institusi ke depan harus berwawasan wirausaha,” tutur Priadi.
Menurut dia, tidak semua pekerjaan dilakukan PNS.
”Tetapi dilakukan jasa pihak ketiga, sehingga PNS hanya mengawasi dan mengontrol saja, otomatis pemerintah tidak perlu pegawai dengan jumlah besar lagi,” kata Priadi. (fid/naz/fid)
Editor : Ainul Hafidz