JOMBANG - Penanganan krisis air yang dialami warga tujuh dusun di Kabupaten Jombang banyak dibantu Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.
Salah satunya berkat upaya pemkab Jombang yang intens melakukan koordinasi.
Hingga kini, upaya penanganan krisis air masih terus berjalan terutama di wilayah utara Brantas.
Sekdakab Jombang Agus Purnomo mengatakan, sampai saat ini permasalahan krisis air belum sepenuhnya selesai.
Pemkab Jombang terus berkoordinasi untuk menangani krisis air di Kabupaten Jombang, terutama berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur.
”BPBD Jombang sudah komunikasi dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat. Sehingga kita kemarin dapat bantuan pemprov untuk dukungan penanganan krisis air di Jombang,” terang Agus.
Dari hasil koordinasi tersebut, penanganan suplai air bersih untuk tujuh dusun terdampak krisis air telah di-back-up pemprov.
Sehingga, Pemkab Jombang belum sampai menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT).
”Kita belum sampai menggunakan BTT, karena sampa saat ini pemenuhan kebutuhan masih teratasi,’’ tambahnya.
Agus menerangkan, anggaran BTT yang telah disiapkan di APBD 2023 ini totalnya mencapai Rp 10 miliar.
Anggaran itu, memang disiapkan khusus untuk hal-hal urgen, misalnya bencana yang membutuhkan penanganan krusial.
”Jumlah BTT Rp10 miliar itu memang khusus untuk penanganan darurat, urgen dan belum tersentuh,’’ jelas dia.
Ketua tim anggaran Pemkab Jombang menjelaskan, proses pencairan anggaran BTT tidak bisa langsung dilakukan.
Namun, harus melalui proses panjang mulai dari usulan tingkat paling bawah, yakni kepala desa, rakor dengan OPD terkait sampai muncul surat pernyataan dari kepala daerah.
”Harus ada surat pernyataan kondisi darurat bencana dari kepala daerah, baru bisa dicairkan,’’ pungkasnya. (ang/naz/riz)
Editor : Achmad RW