JOMBANG – Krisis air bersih dampak kekeringan dan kemarau panjang di Kabupaten Jombang masih terus meluas meluas.
Setelah dua kecamatan sebelumnya di Plandaan dan Bareng mengalami krisis air bersih, kini ada satu dusun lagi yang menyusul.
Dusun yang mengalami krisis air bersih terbaru adalah Dusun/Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang Bambang Dwijo Pranowo menyampaikan, ada tambahan satu dusun yang mengalami krisis air bersih di Jombang.
”Ada tambahan satu dusun tepatnya di Dusun/Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam,’’ ujarnya melalui Stevie Maria penanggung jawab operasional lapangan, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
Dijelaskan, dalam laporan yang diterima ada satu RT yang terdiri sekitar 100 kepala keluarga (KK) terdampak krisis air.
Terkait faktor kekeringan, pihaknya masih menerjunkan tim ke lapangan untuk meninjau lokasi.
”Kalau faktornya apa kurang tahu karena tim masih di lapangan, namun yang jelas dampak kemarau panjang,’’ jelas dia.
Sesuai jadwal, droping air bersih di Dusun Sumberjo akan dilakukan mulai Sabtu (4/11).
Saat ini kebutuhan air bersih masih dihitung. Dengan tambahan satu dusun ini maka jumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih menjadi lima dusun.
Meliputi Dusun Serning, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, total ada 42 KK yang terdiri 140 jiwa.
Baca Juga: Krisis Air di Jombang Diprediksi Masih Akan Lebih Lama
Kekeringan dan krisis air bersih juga menimpa Dusun Rapahombo ada 138 KK yang terdiri 775 jiwa, Dusun Brangkal ada 84 KK yang terdiri 768 jiwa.
Kedua dusun itu berada di Desa Jipurapah serta Dusun Tondowesi, Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, ada 108 KK yang terdiri 311 jiwa.
”Ya untuk dropping air bersih di lima dusun masih berlanjut,’’ jelas dia.
Pengiriman masing-masing dusun dilakukan sesuai jadwal.
Satu dusun ada yang didroping air bersih setiap hari, dan ada juga yang dikirim dua hari sekali.
Jadwal itu bergantung jumlah jiwa yang terdampak. ”Setiap hari kita mengirim 2-4 tangki terus sampai musim kemarau berakhir,’’ tambahnya.
Ia menyebut, kebutuhan anggaran penanganan krisis air masih aman. Pihaknya belum mengusulkan realiasi belanja tidak terduga (BTT).
”Kita belum menggunakan BTT, juga bisa koordinasi dengan BPBD Provinsi Jatim jika terjadi kendala,’’ pungkas dia. (ang/bin/riz)
Editor : Achmad RW