JOMBANG – Rencana pemerintah membangun Embung Purisemanding di Kabupaten Jombang mulai ada titik terang.
Salah satunya rencana pembangunan Embung Purisemanding yang tengah berproses pembebasan lahan.
Luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan Embung Purisemanding diperkirakan mencapai hingga 4,8 hektare.
Camat Plandaan Suparno mengatakan, sudah ada pertemuan tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait rencana membangun Embung Purisemanding.
”Jadi sekarang masih berproses, hari ini (kemarin) kami diundang balai (BBWS Brantas) karena ada penyampaian besaran (ganti rugi) yang sudah ditentukan tim appraisal,” kata Suparno.
Dalam pertemuan itu juga mengundang 37 pemilik lahan. Penyampaikan besaran ganti rugi, juga pembayaran.
”Untuk pembayaran ganti untung langsung dimasukkan ke rekening masing-masing pemlik (lahan), jadi begitu anggaran dari pusat turun akan ditransfer langsung,” imbuh dia.
Dikatakan, sebelumnya sudah dilakukan pengukuran dan pematokan lahan.
”Luas lahan yang dibebaskan itu 4,8 hektare dari total 41 bidang,” ujar Suparno.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Jombang Bayu Pancoroadi melalui Kabid Sumber Daya Air (SDA) Sultoni membenarkan hal itu.
Dari tiga rencana pemerintah pusat membangun embung di Jombang, saat ini yang sudah berjalan hanya di Embung Purisemanding.
Baca Juga: Pembangunan Embung di Purisemanding Jombang Direncanakan Untuk Irigasi
”Secara umum untuk Embung Purisemanding hampir mengarah ke fisik, karena pengadaan lahannya sudah berjalan tahun ini,” kata Sultoni.
Dikatakan, sesuai hasil pertemuan dengan pusat untuk pembangunan nantinya berlangsung pada 2025.
”Untuk fisik atau konstruksinya harapannya bisa dilaksanakan 2025, kemarin yang disampaikan awal 2023 begitu. Terkecuali terjadi perubahan,” tutur dia.
Direncanakan, pembangunan embung di lokasi itu berfungsi untuk irigasi pertanian.
”Secara umum fungsi dominan untuk kecukupan air irigasi di sana dan pengendalian banjir,” tutur Sultoni.
Sebab di desa setempat memiliki topografi berbukit. Sehingga ketika musim hujan, air dari perbukitan langsung turun ke permukiman.
”Ini yang menjadi keluhan atau semacam kekhawatiran warga terkait tanaman dan permukiman, akhirnya mereka mengusulkan itu,” kata Sultoni. (fid/naz/riz)
Editor : Achmad RW