"2018 lalu saya sudah dapat laporan produksi tahu Sumbermulyo dan Jogoroto mendapat bantuan IPAL komunal," ujar Amiruddin aktivis Ecological Observation Wetlands Conservation (Ecoton). Namun sampai sekarang masalah limbah belum bisa teratasi. Hal ini menunjukkan bangunan IPAL komunal tidak digunakan sebagaimana mestinya.
"Kalau tidak berfungsi mubadzir. Yang digunakan juga anggaran negara," terangnya. Ia sempat mempertanyakan ukuran IPAL apakah sesuai dengan kapasitas limbah yang dihasilkan atau sebaliknya. Mengingat jumlah industri tahu di Kecamatan Jogoroto cukup banyak.
Menurut Amiruddin, IPAL sangat bergantung dengan kapasitas, metode pengelolaan dan bakteri yang digunakan. "Sehingga ini dibutuhkan ahlinya karena merawat bakteri untuk mengurai limbah tahu. Pengusaha yang ditempati IPAL juga harus paham betul," terangnya lagi.
Selain itu, biaya pengoperasian IPAL juga tinggi. Selain untuk air, juga listrik dan bakteri. "Kalau tidak ada kesadaran dari pengusaha, juga sia-sia," beber dia. Karena itu menurutnya harus ada kerjasama yang baik dari pemerintah maupun DLH untuk mengoperasikan bantuan IPAL tersebut.
"DLH harus sering-sering melakukan pengecekan. Pengusaha tahu juga harus mau mengoperasikan IPAL tersebut," pungkas Amir. (yan/bin) Editor : Achmad RW