"Sampai sekarang pekerjaan yang masuk lelang masih minim. Terutama proyek fisik. Masih ada lima pekerjaan yang sudah proses lelang, dua diantaranya proyek fisik," ujar Joko Murcoyo Kepala Bagian PBJ Jombang kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.
Menurutnya, ada 12 paket yang sudah masuk pendampingan. Dari 12 paket itu delapan di antaranya proyek fisik. Hingga saat ini yang masuk proyek dari RSUD Ploso, PUPR, Dinas Kesehatan dan DLH. "Ada delapan proyek fisik," katanya.
Joko mengaku, 12 proyek tidak segera masuk lelang itu karena ada perubahan PPK dan ada revisi dokumen yang harus diperbaiki setiap OPD. "Seperti proyek di Dinkes itu ganti PPK, sementara proyek PUPR masih ada revisi," tambahnya.
Bukan hanya ada perubahan PPK dan revisi, ia menyebut ada beberapa klausul aturan baru yang harus disesuaikan. Hal ini sedikit banyak berpengaruh pada lelang yang masih sedikit. "Ada perubahan di Permen PU 11/2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang. Sehingga banyak yang harus menyesuaikan," bebernya.
Selain itu, ada peraturan baru terkait dengan pembayaran pajak yang sekarang menjadi 11 persen. Sehingga perubahan pajak ini juga harus disesuaikan. "Berlaku April sedangkan perencanaan sudah dilakukan tahun kemarin, sehingga ada perubahan," beber dia.
Banyaknya aturan baru itu tak sedikit yang menyampaikan keluhan kepadanya. Sedikit pekerjaan yang belum masuk lelang, karena harus mengubah dokumen terlebih dahulu. "Hal ini berpengaruh pada proses lelang dan pekerjaan fisik nanti," pungkas Joko. Editor : Rojiful Mamduh