Jumat, 19 Apr 2019
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Tower di Desa Sidowarek Belum Dibongkar Meski Sudah Disegel Satpol PP

25 Maret 2019, 08: 17: 48 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Bangunan tower di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, yang sudah disegel Satpol PP.

Bangunan tower di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, yang sudah disegel Satpol PP. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Kendati sudah disegel, hingga kini bangunan tower selular di Desa Sidowarek tak juga dibongkar. Bahkan pemkab menyebut, izin bangunan yang berdiri sebelum izin UKL/UPL tengah diproses, bakal kembali dibuka setelah proses rampung.

Pernyataan itu disampaikan Kabid Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang, Ainul Yaqin kepada wartawan. Menurutnya, hingga kemarin pemkab sudah melakukan rapat khusus perihal perizinan beberapa tower, salah satunya membahas tower di Desa Sidowarek. “Sudah dibahas dalam rapat, intinya masih proses,” terangnya.

Jika sebelumnya Kabid Wasdal Gakkum DLH Jombang, Dwi Ariani menyebut hingga pekan lalu proses izin lingkungan (UKL/UPL) tower belum diajukan, Ainul justru menyebut telah berproses. “Masih proses, intinya sudah mengajukan izin lingkungan (UKL/UPL,Red). Tapi karena prosesnya harus diverifikasi dulu, seperti harus ada IPR, jadi sampai sekarang belum jadi,” lanjut dia.

Dalam rapat itu pihaknya menyebut tower sebenarnya sudah masuk dalam shelplan yang ditetapkan pemkab. Sehingga penempatan pada dasarnya tidak ada masalah. Jika nanti izin sudah lengkap, maka pemkab berencana bakal membuka segel tower tersebut.

“Tentunya menunggu izin lengkap dulu. Dari pihak kontraktor kemarin bilang akan tetap menunggu sampai izin lengkap,’ pungkasnya. Pernyataan Ainul ini berbeda dengan pernyataan teman sedinas. Dwi Ariani Kabid Wasdal Gakkum DLH Jombang sebelumnya menyampaikan, pembangunan tower harus membutuhkan UKL-UPL dan izin lingkungan. Dan tower selular di Desa Sidowarek tersebut masih belum mengajukan. 

Bahkan diakui, pemilik tower juga belum memasukan berkas-berkas pengajuan izin UKL-UPL dan izin lingkungan. Padahal, berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL. “Jadi memang syarat tersebut harus dipenuhi,” bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Syamto Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang mengatakan, UKL-UPL memang harus diajukan pemilik usaha karena prasyarat untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Memang UKL-UPL harus dipenuhi terlebih dahulu,” katanya.

Hanya saja memang, lanjut Syamto, untuk mengajukan UKL-UPL langsung ke Dinas Lingkungan Hidup. “Pemohon bisa ke DLH langsung untuk mengurus UKL-UPL nya,” pungkasnya. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia