Jumat, 19 Apr 2019
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Dituding ‘Wik-Wik’ dengan Warga, Perangkat di Desa Sukopinggir Didemo

20 Maret 2019, 10: 53: 50 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Puluhan warga Desa Sukopinggir, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang mendatangi kantor desa setempat, Selasa (19/3).

Puluhan warga Desa Sukopinggir, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang mendatangi kantor desa setempat, Selasa (19/3). (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Puluhan warga Desa Sukopinggir, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang mendatangi kantor desa setempat, Selasa (19/3). Kedatangan warga ini untuk menuntut dicopotnya salah satu perangkat desa setempat lantaran dianggap melakukan perbuatan asusila.

Sekitar pukul 10.30, warga datang satu per satu  berkumpul di pendopo balai desa. Sembari menenteng beberapa poster bernada protes, warga beberapa kali meneriakkan tuntutan mereka. 

Hingga sekitar dua puluh menit warga berdiri dan berteriak-teriak, sepuluh perwakilan warga diminta masuk bertemu Kepala Desa Sukopinggir. Sholichan, salah sartu warga menyebut kedatangan warga ini untuk menagih janji Kepala Desa Sukopinggir yang disebutnya harus segera mencopot S dari jabatannya sebagai perangkat Desa Sukopinggir.

Ini setelah S, dituduh telah berselingkuh dengan RA, salah satu warga yang saat itu statusnya masih istri orang. “Tuntutan kami, menurunkan perangkat desa, karena dia sudah berbuat amoral. Dia sudah melakukan perbuatan zina, karena sudah berselingkuh dengan salah satu warga yang masih istri orang,” ucapnya di depan kepala desa.

Menurutnya, tuntutan ini bukannya tanpa dasar. Perbuatan yang dilakukan S, sudah dibuktikan dengan sidang terakhir yang dilakukan di desa. “Buktinya ada berupa video yang menggambarkan dua orang ini sedang berada di sebuah kasur berduaan di sebuah hotel,” lanjutnya.

Bahkan, warga memberikan ancaman, jika tak segera diturunkan dari jabatannya. Selain akan memboikot  dalam segala pelayanannya, Sholichan menyebut semua petugas RT dan RW di desanya telah siap mundur jika dalam waktu dekat tuntutan warga tak juga dipenuhi.

“RT RW di sini sudah menyerah, karena kalau tidak bisa diturunkan, stempel akan diserahkan semua sebagai bentuk pengunduran diri agar beliau tahu ini benar-benar tuntutan warga. Kami sudah tidak percaya lagi sama S, karena perbuatannya sudah terbukti dan sangat memalukan” imbuh pria yang juga salah satu tokoh agama ini.

Hingga pukul 12.00, usai berdiskusi panjang, warga akhirnya membubarkan diri. Namun hasil dari pertemuan ini dianggap warga masih buntu. Ini setelah kepala desa masih belum bisa memberikan SK pemberhentian S sebagai perangkat  Desa Sukopinggir. 

“Belum bisa hari ini, alasannya belum ada rekomendasi dari camat. Tapi kalau memang tuntutan ini tidak diakomodir segera, tentu kami akan mengerahkan massa lebih banyak lagi ke kecamatan langsung,” pungkasnya.

Sementara itu, ditemui usai aksi warga, Kepala Desa Sukopinggir Sukidi Wibisono menyebut hingga kini pihaknya belum bisa memberhentikan perangkatnya itu. Meski pengakuan dari yang bersangkutan sudah didapat. Hal ini menyusul surat permintaan rekomendasi pemberhentian yang dikirimnya ditolak pihak kecamatan.

Sukidi menjelaskan, problem ini sudah berlangsung selama dua bulan belakangan. Dimulai dari desas-desus, kemudian terus berkembang hingga menjadi tuduhan kepada S. Ia pun menyebut sudah menyidangkan kasus ini di balai desa.

“Beberapa waktu lalu sudah disidangkan. Disaksikan warga dan perangkat lain, keduanya sudah dipertemukan,” terangnya. Dari bukti yang ada, sidang yang berlangsung di balai desa ini berbuntut pengakuan RA si wanita jika dirinya memang sudah berselingkuh dengan S, oknum perangkat. Bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

“RA sudah mengaku, dua kali katanya hubungan intim sama S. Pertama di penginapan dan satu lagi di hotel. Kan ada bukti videonya juga. Tapi si S tetap menyangkal dan tidak mau disumpah,” lanjutnya. Bahkan setelah sidang itu, ia menyebut sudah berkoordinasi dengan perangkat lain hingga BPD. Keputusannya bulat, pemdes sepakat untuk memberhentikan S dari jabatannya sebagai perangkat desa.

“Ya kan pertimbangannya juga dia bagian di pelayanan, kalau semua warga menolak kan kita juga repot. Akhirnya sepakat untuk diberhentikan. Cuma sebelum itu, sesuai Perbup 15/2018 harus konsultasi dulu ke camat untuk minta rekomendasi,” imbuhnya. Saat konsultasi inilah Sukidi menyebut prosesnya tak lancar. Ini setelah Camat Gudo Muchdlor menolak memberikan rekomendasi pemberhentian. Alasannya belum ada status hukum tetap kepada S.

“Ditolak waktu itu sama pak camat. Alasan pak camat karena saudara S ini belum tentu salah dan diputus pengadilan. Karena itu saya juga tidak berani memberikan SK pemberhentian,” ucapnya. Sementara saat ditanya perihal kembali demonya warga juga rencana warga yang akan melakukan demo besar-besaran hingga penyerahan stempel RT/RW kepadanya ia pun mengaku pasrah dan masih akan memikirkan langkah lebih lanjutnya.

“Itu hak masyarakat kalau menuntut lagi, yang jelas kami kan sudah berusaha, namun rekomendasinya ditolak. Kita kan juga terbentur aturan. Kita nggak bisa mencegah masyarakat untuk menolak, karena masyarakat punya hak juga untuk itu. Kita akan pikirkan kembali nanti setelah ini seperti apa,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Mudhlor Camat Gudo mengakui, sebenarnya sebelum ada aksi demo tersebut, pihaknya sudah melakukan beberapa mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. ”Ya kami kemarin sudah melakukan beberapa mediasi sekali di kantor kecamatan dan dua kali di kantor desa,” ujarnya.

Hanya saja, yang menjadi permasalahan sehingga warga kembali meradang, karena  saat mediasi si perangkat tidak hadir. Sehingga, warga kembali melakukan aksi demo di kantor desa. ”Memang yang membuat demo ini karena pada saat mediasi kebetulan yang bersangkutan tidak hadir,” katanya.

Kendati begitu, pihaknya masih belum berani untuk memberikan rekom pemberhentian perangkat tersebut. Pasalnya, harus mempunyai bukti yang kuat apabila yang bersangkutan memang benar melakukan perselingkuhan. “Kalau secara hukum belum bisa harus ada pembuktian, atau keluarga yang melaporkan dan sanksi yang kuat. Akan tetapi, untuk bukti perselingkuhan juga cukup sulit,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Bagian Pemerintahan Pemkab  Jombang dan hasilnya juga sama harus ada bukti yang akurat. ”Kalau memang sudah inkrah pasti kami juga memberikan rekom,” ungkapnya.

Pihaknya juga akan memberikan penjelasan ke warga terkait permasalahan ini. Untuk itu, dirinya berharap warga lebih bersabar dan bisa lebih mengendalikan diri. ”Harapan kami juga dengan sanksi moral seperti ini yang bersangkutan juga bisa mengundurkan diri,” pungkas Mudhlor. (*)

(jo/riz/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia