Jumat, 19 Apr 2019
radarjombang
icon featured
Hukum

Sejumlah Kalangan Dukung Langkah Polisi Selidiki Tower Ilegal di Ngoro

18 Maret 2019, 10: 41: 33 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Bangunan tower di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, yang sudah ditutup Satpol PP Kabupaten Jombang karena belum berizin.

Bangunan tower di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, yang sudah ditutup Satpol PP Kabupaten Jombang karena belum berizin. (Azmi Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Langkah Kepolisian yang  melakukan penyelidikan bangunan tower seluler ilegal di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, mendapat dukungan dari pemerhati publik. Pasalnya, di awal proses pembangunannya banyak ditemukan kejanggalan.

“Langkah kepolisian ini harus kita dukung, untuk mengungkap siapa sebenarnya beking tower ilegal ini. Karena kelengkapan perizinan belum ada, namun sudah berdiri tegak,” ujar Nurrohman, aktivis LSM Pos Paham kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Kabar terakhir menyebut, syarat untuk mengajukan izin pembangunan tower juga masih belum dilakukan oleh pemilik tower seluler di Dusun Genjongkidul, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro. Seperti upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) belum diajukan pemilik.

“Ini kan lucu, banyak kelengkapan persyaratan belum dipenuhi. Padahal sudah sekian lama. Yang jadi pertanyaan juga, mengapa di awal kasus ini muncul akhir Februari lalu, Pak Syamto sebagai kepala dinas yang menangani perizinan, tak tahu nama perusahaannya,” urainya.

Sehingga dari sikap Syamto ini, layak diduga Syamto sungkan atau takut dengan menyebut nama. “Sudah begitu Pak Syamto mau melapor ke bupati. Padahal itu tugasnya. Belum lagi proses penyegelan yang berbelit-belit,” ujarnya.

Terungkapnya fakta itu, ujar Nurrohman, semakin menguatkan adanya aliran dana ke sejumlah pihak dan oknum. “Kami khawatir ada dana pengusaha mengalir ke oknum,” urainya lagi.

Dihubungi terpisah, Dwi Ariani Kabid Wasdal Gakkum DLH Kabupaten Jombang mengatakan, memang untuk pembangunan tower harus membutuhkan UKL-UPL dan izin lingkungkan. Akan tetapi kasus tower seluler di Desa Sidowarek tersebut, pihak DLH memastikan pemilik masih belum mengajukannya. “Kalau tower memang butuh UKL-UPL dan izin lingkungan, akan tetapi kami masih belum menerima,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Bahkan diakuinya, pemilik tower tersebut juga belum memasukan berkas-berkas pengajuan izin UKL-UPL dan izin lingkungan. Padahal, berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang  Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL dan UPL. “Jadi memang syarat tersebut harus dipenuhi," bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Syamto Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang mengatakan, UKL-UPL memang harus diajukan pemilik usaha, karena itu merupakan prasyarat untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Jadi memang UKL-UPL harus dipenuhi terlebih dahulu,” katanya.

Hanya saja memang, lanjut Syamto, untuk mengajukan UKL-UPL langsung ke Dinas Lingkungan Hidup. “Jadi pemohon bisa ke DLH langsung untuk mengurus UKL-UPL nya,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia