Jumat, 19 Apr 2019
radarjombang
icon featured
Hukum

Polemik Dana Kompensasi Sutet Kedawong Berlanjut ke Ranah Hukum

17 Maret 2019, 17: 45: 08 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Polemik Dana Kompensasi Sutet Kedawong Berlanjut ke Ranah Hukum

JOMBANG – Polemik pembagian dana kompensasi pembangunan jaringan saluran udara tegangan esktra tinggi (Sutet) PLN di Desa Kedawong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang terus berlanjut. Ini setelah salah satu kepala dusun mengadukan persoalan dana kompensasi ke polisi.

”Karena semestinya dana kompensasi itu menjadi hak saya, tapi oleh kades tidak diberikan sebagaimana mestinya. Akhirnya terpaksa saya mengadu ke Mapolres Jombang,” beber Mahmudiono, Kasun Bote, Desa Kedawong, kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Bukan tanpa dasar, salah satunya yang dijadikan bukti transfer dari pihak PLN. ”Kalimatnya jelas, tiga kali transfer, kalimatnya pembayaran kompensasi tanah ganjaran Kasun Bote, jelas disebut kasun Bote,” bebernya.

Dalam teknisnya, lanjut Mahmudiono, dana kompensasi ditransfer melalui rekening bank. ”Kalau bunyinya melalui, artinya tugas kepala desa melanjutkan ke saya,” bebernya.

Disinggung status kepemilikan tanah bengkok, dirinya pun sadar. ”Memang itu tanah desa, saya juga sadar itu TKD. Tapi statusnya dikuasakan ke saya untuk untuk kesejahteraan perangkat, itu menjadi hak saya selama saya menjabat, buktinya SK masih aktif,” bebernya.

Selain itu, dirinya berpedoman dari SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang). ”Selama ini, SPPT saya yang bayar, sehingga mestinya dana kompensasi menjadi hak saya,” bebernya lagi.

Sampai sekarang, dia sama sekali belum menerima dana tersebut lantaran kebijakan pemerintah desa. ”Tapi yang terjadi, pembagian dana konpensasi itu harus masuk apa kata kepala desa. Kades buat aturan sendiri, pembagiannya dengan 70 persen dana dimasukkan kas desa, sisanya 30 persen dibagi ke perangkat. Jadi saya hanya diberi 70 persen dari sisa 30 persen,” bebernya.

Saat ditanya acuan regulasi kebijakan pembagian itu dia hanya menyebut kepala desa tidak bisa menjelaskan. ”Saya tanya dasar hukumnya darimana, tolong saya minta hitam di atas putih tidak dikasih, jadi sampai sekarang uang belum saya terima sama sekali,” tegasnya.

Karena itu pula dia akhirnya memilih tempuh langkah hukum. ”Mediasi sudah, bahkan dari dinas juga sudah pernah mendampingi, tapi hasilnya tetap seperti itu. Makanya terpaksa saya adukan ke polisi,” ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Maftuh Najah, Sekretaris Desa Kedawong membenarkan perihal surat pengaduan Kasun Bote ke polisi. ”Benar ada pengaduan tersebut, kita juga sudah mendatangi undangan penyidik untuk memberikan keterangan,” bebernya beberapa waktu lalu.

Setelah dia memberi keterangan, hal serupa juga dialami kades, serta satu perangkat lain yang juga memberi keterangan di kepolisian. ”Kades dan perangkat lain dipanggil karena mereka juga sama-sama terdampak sutet,” imbuh dia.

Disinggung terkait dana kompensasi sutet, sampai kini keseluruhan dana masih utuh di rekening desa. ”Kita juga butuh kehati-hatian melangkah. Sampai sekarang seluruh dana kompensasi masih belum diserap, jadi masuk Silpa,” imbuhnya.

Pihaknya menghargai langkah hukum yang ditempuh Kasun Bote. Hanya saja, ia tetap berpegangan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. ”Rencana, keseluruhan uang tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan desa, jadi tidak berlaku lagi persentase 70 persen dan 30 persen,” singkat Maftuh.

Sebelumnya, Komisi A DPRD Jombang sudah melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan DPMD, menyusul adanya permasalahan terkait kompensasi pembangunan jaringan kabel tegangan tinggi milik PLN yang mencaplok tanah kas desa (TKD).

Cakup Ismono, Ketua Komisi A menyampaikan selama ini ada sebagian desa, kompensasi diberikan kepada perangkat seluruhnya. ”Ada juga yang beranggapan 70 persen untuk desa dan 30 persen untuk perangkat,” katanya. Meski sempat memunculkan kegaduhan terkait kompensasi itu tapi menurutnya tidak perlu dibuatkan Perdes maupun Perda.

”Kalau kemarin saya koordinasi dengan bagian hukum, hasilnya sudah mengacu pada aturan dari PLN,” tambahnya. Dalam aturan tersebut, lanjut Cakup, seluruh kompensasi tanah masuk dalam rekening desa dan tidak ada pembagian 70 persen untuk desa dan 30 persen untuk perangkat.

”Jadi semua masuk ke rekening desa. Untuk kompensasi tanaman masuk ke perangkat yang sawahnya terdampak,” imbuhnya. Untuk itu ia meminta pemkab segera melakukan sosialisasi sehingga tidak ada lagi multiftafsir dan kegaduhan di tingkat desa. Jangan sampai, permasalahan berlarut dan mengakibatkan pelayanan di tingkat desa  terganggu. ”Saya berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik,” pungkas Cakup. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia