Senin, 25 Mar 2019
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Ecoton Minta Aparat Tak ‘86’ dengan Perusahaan Pemicu Limbah Busa

10 Januari 2019, 18: 48: 16 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Uji laboratorium yang dilakukan petugas DLH Kabupaten Jombang di sungai yang digunakan sebagai tempat pembuangan limbah pabrik pengolahan plastik

Uji laboratorium yang dilakukan petugas DLH Kabupaten Jombang di sungai yang digunakan sebagai tempat pembuangan limbah pabrik pengolahan plastik (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG - Direktur Ecoton (Ecological Observation Wetlands Conservation) Prigi Arisandi mengapresiasi langkah pemberian sanksi kepada perusahaan pengolah plastik yang menjadi pemicu munculnya busa di sungai Avur Pranggan.

Pihaknya juga berharap ada upaya penegakan hukum lingkungan, untuk memberikan efek jera. “Ketimbang kasus ini jadi delapan enam (damai, Red) seperti banyak kasus lain, pemberian sanksi ini memang sudah lumayan. Meski belum cukup, menurut saya,” terang Prigi Arisandi kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin (9/1).

Menurutnya, pemberian sanksi administratif berupa pelarangan operasional sementara disebutnya tak cukup. Prigi menyebut upaya itu merupakan lagu lama yang biasa diberikan pemerintah dan tak sama sekali membuat jera hingga perbuatan seperti ini terus bisa berulang.

Dirinya memberi contoh pemberian sanksi serupa di daerah di luar Jombang ternyata juga tak memberi efek jera. “Seperti di Gresik misalnya tahun 2000-an, pemberian sanksinya juga persis. Bahkan di utara Kali Brantas diterapkan sanksi serupa, hasilnya tak tuntas. Malah karena semakin sulit, karena air sudah pasti tercemar,” lanjutnya.

Harusnya, Prigi menambahkan ini adalah momentum penting bagi Pemkab Jombang utamanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk menunjukkan tajinya. Terlebih selama ini dirinya merasa penanganan hukum lingkungan di Jombang masih sangat tumpul.

“Ini kesempatan baik seharusnya dipidanakan saja. Biar ada efek jera dan tidak menggampangkan,  karena hukum lingkungan di Jombang selama ini tumpul,  banyak kasus pidana lingkungan dibiarkan,” imbuh pria yang juga peneliti lingkungan ini.

Terlebih, diakuinya pabrik yang tak memiliki IPAL hingga tak memiliki IPLC adalah pintu masuk yang bisa digunakan untuk menjerat kelalaian yang menyebabkan masuknya sabun ke aliran sungai.

“Karena perlu diketahui, pembuangan limbah oleh pabrik yang tak memiliki IPLC adalah pelanggaran hukum lingkungan yang bisa dijerat dengan pasal pidana,” sambung Prigi.

Karena itu, ia mengharap pihak kepolisian tak membiarkan kasus ini berlalu. Prigi berharap ada upaya dari kepolisian untuk  menindaklanjuti temuan ini. “Polisi  bisa turun karena pemberitaan media yang sudah luar biasa, apalagi kasus lingkungan ini delik biasa bukan delik aduan,” pungkasnya. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia