Senin, 21 Jan 2019
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Sudah Diresmikan Presiden, Pengelolaan Minha Ternyata Masih Tarik Ulur

25 Desember 2018, 06: 00: 59 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy’ari yang beberapa hari lalu diresmikan Presiden Joko Widodo

Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy’ari yang beberapa hari lalu diresmikan Presiden Joko Widodo (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Problem di Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy’ari (Minha) di kawasan makam Gus Dur, Kecamatan Diwek, tak hanya soal koleksinya yang masih minim. Pengelolaan museum yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo ini ternyata juga masih belum jelas. Saat ini, pengelolaan museum masih ditangani pemerintah pusat (Kemendikbud).

Kepala BPCB (Balai Pelestariaan Cagar Budaya) Jatim di Trowulan Andi Muhamad Said mengakui, sebelumnya usai diresmikan pengelolaan akan dilakukan Pemkab Jombang. Namun, karena masih belum siap, sementara ini masih ikut di pusat.

’’Jadi harapannya memang pemerintah daerah, kan lokasinya ada di Jombang. Bisa juga bekerjasama dengan pihak Pondok Tebuireng, artinya sama-sama mengelola. Jadi pusat nanti tinggal menghibahkan,’’ kata Andi dikonfirmasi melalui sambungan selulernya.

Menurut dia, ada beragam alasan kenapa Pemkab Jombang masih enggan mengelola museum dengan tiga lantai itu. Diantaranya biaya operasional yang dinilai cukup besar. ’’Masalahnya mereka sekarang masih pikir-pikir tentang pembiayaan. Memang besar, akan tetapi museum ini kan jadi potensi,’’ imbuh dia.

Karena masih ikut di Pusat, lanjut Adi, seluruh keperluan di museum itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. ’’Untuk sementara tenaga yang ada di sana dari kita,’’ sambung Andi.

Hingga akhir tahun ini, menurut Andi belum ada keputusan apakah museum itu ditangani pemerintah pusat selamanya atau ikut pemkab. ’’Masih dibicarakan lagi, sekarang kan proses transisi. Nanti tetap dibahas,’’ ungkap dia.

Untuk pengelolaan museum lanjut dia, harus ada aturan yang mengatur. Misalnya ada tidaknya tiket masuk bagi pengunjung. ’’Jadi untuk urusan itu (tiket) harus ada aturannya seperti perda, nanti akan diatur rinci. Kalau kami memang tidak ngurusi yang begitu (tiket),’’ urai Andi.

Kendati saat ini koleksi di museum masih minim, kata Andi nantinya tetap sesuai rencana awal. Saat ini masih dalam proses pengumpulan data dan benda-benda itu.

Koleksi yang dipamerkan nantinya juga tak seluruhnya asli. ’’Jadi untuk koleksi itu nanti duplicate, karena nggak mungkin benda asli dibawa dari seluruh Indonesa ke sana (Minha) semua. Daerah lain apa mau menyerahkan yang asli,’’ pungkas Andi. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia