Senin, 25 Mar 2019
radarjombang
icon featured
Events

Kelola Dampak Limbah B3 Usaha Kecil, Pemkab Kerja Sama Lintas Sektor

14 Desember 2018, 09: 50: 51 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Jalannya pertemuan antara Bappeda Jombang dengan sejumlah pihak terkait limbah B3 industri kecil

Jalannya pertemuan antara Bappeda Jombang dengan sejumlah pihak terkait limbah B3 industri kecil (Achmad Riza W/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Pemkab Jombang terus melakukan upaya terkait penanganan sejumlah masalah lingkungan dan sosial. Salah satunya yang diakibatkan proses produksi dan dampak industri kecil pengolahan alumunium yang menghasilkan limbah B3 (bahan beracun berbahaya) di  Kecamatan Sumobito dan Kesamben.

Kini, selain mengupayakan beragam upaya perizinan ratusan industri kecil ini, pemkab juga terus mematangkan gagasan terkait calon sentra produksi hingga penanganan limbah yang lebih ramah lingkungan. Ini yang disampaikan Kepala Bappeda Jombang Eksan Gunajati melalui Kabid Pengembangan Wilayah, Prasarana dan Tata Ruang, Danang Praptoko.

Sejak tahun 2012, Pemkab Jombang disebutnya telah melakukan berbagai upaya pendampingan. Baik perizinan, hingga dokumen amdal yang harus disiapkan masing-masing industri kecil ini. “Mulai tahun 2012, pemkab sudah mendampingi industri ini untuk mulai mengurus dokumen AMDAL-nya ada advokasi juga agar industri ini berizin dan punya UKL-UPL,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Hingga 2017, Pemkab Jombang melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai mengajukan permohonan penanganan kasus lingkungan terkait dengan pembuangan abu aluminium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) Wilayah Jabalnusra.

Di tahun ini, Pemkab Jombang terus bergerak maju. Usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait di tingkat provinsi hingga pusat, menghasilkan rumusan Roadmap Penanganan Kasus LB3 Industri Pengolahan Slag Aluminium.

“Dari roadmap inilah kemudian di bulan Juni kemarin kami terus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait rencana tindak yang dilakukan secara terpadu dengan target penghentian sebaran limbah secara open dumping (pembuangan limbah secara terbuka) dan ilegal, serta pemenuhan aspek legal formal perizinan usaha dan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan lingkungan yang memenuhi standar teknis,” lanjutnya.

Tak hanya itu, sejak 31 Juli 2018 lalu, Pemkab Jombang telah merumuskan nota kesepakatan bersama penyelesaian kasus LB3 serta pembagian tugas instansi terkait guna penyelesaian pokok persoalan.

Dengan tugas ini, semua OPD bakal melaksanakan bagiannya masing-masing dalam pengelolaan limbah dan penataan industri ini. Seperti Bappeda yang bertugas membuat masterplan relokasi dan pembuatan sentra industri komunal. “Kita menyepakati lokasi sentra industri aluminium ini nantinya akan diletakkan di Desa Bakalan dan Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito,” lanjutnya.

Di sisi lain, sejumlah dinas lain juga bakal terlibat di dalamnya. Seperti Dinas Koperasi dan UMK yang bertugas memfasilitasi pembentukan koperasi, Dinas Perindustrian yang bertugas sebagai fasilitator pembentukan sentra industri.

“Jadi nanti industri yang dibangun akan dibangun dengan pengelolaan dan sarana prasarana lengkap. Misalnya cerobong, kantor pengelola, IPAL serta pengolahan air bersihnya,” rinci Danang. Bahkan Danang menyebut keputusan ini disambut baik sejumlah pelaku industri yang bersedia menyediakan lahan secara swadana untuk puluhan ribu meter persegi lahan di kedua desa.

“Calon Sentra Industri Kendalsari, dengan jumlah IKM yang bersedia direlokasi sebanyak 27, dengan luas lahan yang disediakan sebagai calon sentra ± 13.630 m². Calon Sentra Bakalan, dengan jumlah IKM yang bersedia direlokasi sebanyak 22, dengan luas lahan yang disediakan sebagai calon sentra ± 11.300 m²,” urainya.

Sementara Dinas Lingkunagn Hidup, bakal didapuk menjadi dinas yang memfasilitasi pendampingan penyusunan layout area produksi yang sesuai standar teknis. “Selain itu DLH juga akan jadi fasilitator bagi pembentukan tempat pembuangan sementara (TPS) limbah B3 komunal yang tentunya sesuai dengan zonasi lokasi yang sudah ditentukan. Serta pendampingan teknis perizinan pengelolaan LB3 itu,” tandasnya.

Sedangkan beberapa dinas lain yang juga akan terlibat dalam proses ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jombang hingga Kementrian Agama Jombang.

“Dinas-dinas itu, nantinya bertugas memberikan penyuluhan terkait potensi dan risiko limbah itu, untuk dinas yang berhubungan dengan pendidikan maka tugasnya penyuluhan ke sekolah, sementara Dinas Kesehatan kepada masyarakat terdampak dan pekerjanya,” pungkas Danang. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia