Selasa, 11 Dec 2018
radarjombang
icon featured
Kota Santri

Kebijakan Menarik Guru PNS SLB Swasta Dinilai Kurang Tepat

07 Desember 2018, 18: 22: 40 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kegiatan belajar mengajar di salah satu SLB di Jombang

Kegiatan belajar mengajar di salah satu SLB di Jombang (Ricky Van Zuma/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Kelompok Kerja Kepala SLB (K3S) Jombang menilai penarikan guru PNS Dpk di SLB swasta, ke SLB negeri dinilai kurang tepat. Alasannya, penarikan guru Dpk dikhawatirkan akan berdampak pada keberlangsungan SLB swasta itu sendiri.

”Menurut saya guru Dpk di SLB swasta memang kurang pas ditarik ke SLB negeri. Sebab di lembaga swasta mayoritas kekurangan guru, kalau dipaksakan nanti mungkin lembaga swasta bisa bubar,” ujar M Rusik, Ketua K3S SLB Jombang kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Dia menuturkan, selama ini lembaga swasta diakui karena keberadaan guru negeri meski hanya satu orang.  Sehingga ketika guru Dpk ditarik maka kepercayaan masyarakat dapat berkurang. ”Ada total 38 guru PNS Dpk SLB di Jombang, sudah ada 6 guru yang pindah ke SLB negeri,” lanjutnya.

Sehingga tersisa 32 guru Dpk yang masih bertahan di lembaga swasta. Meski beberapa guru Dpk sudah bersedia dipindah, namun mereka masih belum mendapat tempat. Sebab hanya ada dua SLB negeri di Jombang.

”Kalau 32 guru Dpk yang tersisa ini dipaksakan ditarik ke lembaga negeri kurang tepat. Sedangkan rombel SLB ada 5-8 siswa,” ungkapnya.

Sementara itu, ada beberapa yang menolak kebijakan penarikan guru Dpk. Sebab, keberadaan para guru Dpk di tersebut sangat dibutuhkan di SLB swasta. ”K3S tidak bisa memaksakan yayasan untuk melepas atau mempertahankan guru Dpk. Itu hak masing-masing yayasan maupun guru yang bersangkutan,” tandasnya.

Hanya saja ia sangat menyayangkan sikap Cabdisdik Jatim di Jombang yang tidak memihak pada SLB swasta. Bahkan pada sosialisasi dan rapat yang digelar di SMAN 3 Jombang bersama yayasan dan guru Dpk SLB beberapa waktu lalu, Cabdisdik dinilai mengancam dan menakut-nakuti guru Dpk dan yayasan agar mau menandatangani pernyataan bersedia dipindah atas kehendak sendiri.

Tak hanya itu, tekanan juga datang dari grup Dpk Jombang yang terus menekan agar guru Dpk SLB pindah ke SLB negeri. ”Saya pribadi menolak penarikan guru Dpk. Saya juga guru Dpk dan saya juga menjabat kepala SLB Kurnia Asih Ngoro. Saya akan pindah jika yayasan menghendaki pindah atau jika hal itu berpengaruh pada TPP saya. Selama aturan itu belum final saya tetap mengajar di lembaga swasta,” pungkasnya. (*)

(jo/ric/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia