Selasa, 11 Dec 2018
radarjombang
icon featured
Kota Santri

Kebijakan Disdik Jatim Tarik Guru DPK SLB Menuai Penolakan

07 Desember 2018, 18: 16: 57 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kegiatan belajar mengajar di salah satu SLB di Jombang

Kegiatan belajar mengajar di salah satu SLB di Jombang (Ricky Van Zuma/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Kebijakan Dinas Pendidikan Jatim menarik guru PNS yang dipekerjakan (Dpk) di SLB swasta mendapat penolakan dari kalangan guru. Kebijakan itu dinilai mengabaikan kepentingan anak-anak difabel.

Kebijakan penarikan guru PNS Dpk juga dinilai mengancam keberadaan lembaga SLB swasta. ”Keberadaan guru PNS DPK di SLB swasta sangat membantu, kalau ditarik tentu SLB bisa bubar. Lalu siapa yang mendidik anak-anak berkebutuhan khusus disana,” ujar Edy Sungkono, guru Dpk yang juga kepala SLB Cendekia Kabuh.

Ia menyayangkan sikap Cabdisdik Jatim di Jombang yang tidak mendukung keberadaan SLB swasta. Apalagi jumlah SLB negeri di Jombang hanya dua lembaga saja. Dua SLB negeri ini tentu tidak bisa meng-cover anak-anak berkebutuhan khusus di seluruh Jombang.

”Penarikan Guru Dpk SLB di kabupaten lainnya di Jawa Timur tidak ada. Hanya Cabdisdik Jombang yang menarik guru Dpk SLB,” lanjutnya. Padahal sebelumnya, hasil hearing Disdik Jatim dan DPRD Jatim sudah disepakati tidak ada penarikan guru PNS Dpk.

”Yang paling saya sesalkan cabdisdik malah menakut-nakuti para guru Dpk dengan ancaman tidak memperoleh tunjangan dan sebagainya. Akhirnya banyak guru Dpk yang meminta pindah ke negeri, padahal dua SLB negeri ini sudah penuh. Sedangkan yayasan masih membutuhkan guru Dpk,” keluhnya.

Sejumlah yayasan pun tegas menolak penarikan guru Dpk ini ke lembaga negeri. Salah satunya adalah Yayasan Pendidikan Pelita Bangsa. ”Yayasan Pendidikan Pelita Bangsa menolak memindah guru Dpk ke SLB negeri. Apalagi terdapat total empat guru PNS Dpk di sini baik yang mengajar di SDLB, SMPLB dan SMALB,” ujar Winarno, Kepala SMPLB Pelita Bangsa Kesamben.

Sedangkan total guru honorer yang mengajar di SLB Pelita Bangsa sebanyak delapan orang. Menurutnya jumlah 12 tenaga pendidik ini masih sangat kurang untuk mengajar 42 siswa difabel disana. ”Yayasan Pendidikan Pelita Bangsa sangat membutuhkan guru Dpk. Kalau guru Dpk ditarik SLB ini terancam bubar. Lalu siapa yang bertanggungjawab mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ini,” tuturnya.

Menurutnya seharusnya pemerintah turut membantu lembaga SLB swasta, bukan menarik guru Dpk. ”Sikap yayasan sudah jelas menolak, harapan kami pemerintah meningkatkan jumlah guru Dpk bukan menarik,” tegasnya.

Ia mengatakan jika peserta didik difabel pada lembaga swasta juga warga negara Indonesia yang berhak memperoleh pendidikan. Sehingga penarikan guru Dpk SLB ini kurang tepat, mengingat kondisi SLB yang istimewa dan tidak bisa disamakan dengan SMA-SMK.

Sementara itu, Fatkhurrohman, Kepala Cabang Disdik Jatim wilayah Jombang menuturkan itu diserahkan kepada masing-masing PNS yang bersangkutan.

”Kami tidak memaksakan semua guru Dpk SLB harus pindah. Namun mereka juga harus memahami konsekuensinya jika tidak menginduk ke lembaga negeri tapi bertahan di lembaga swasta, jika ada tunjangan tertentu mereka tidak terhitung,” terangnya.

Sebelumnya sudah ada enam guru Dpk yang ditarik ke SLB negeri pada tahap pertama awal September lalu. ”Sementara itu dulu, belum ada lagi SK untuk penarikan guru Dpk tahap kedua,” jelasnya. Ditegaskannya cabdisdik tidak serta merta memindah semua guru Dpk, itu tergantung kondisi di masing-masing SLB swasta.

”Jika yayasan masih membutuhkan guru Dpk ya tidak apa-apa bertahan di swasta. Nanti repot juga kalau guru tersebut tidak dapat jam mengajar cukup jika dipaksakan semua ke negeri,” tandasnya. (*)

(jo/ric/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia