Selasa, 11 Dec 2018
radarjombang
icon featured
Hukum & Kriminal

Penuhi Panggilan Polres Jombang, Kadinsos Beri Klarifikasi Soal BPNT

07 Desember 2018, 10: 48: 43 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Moch Saleh terlihat berada di ruangan penyidik Tipiter Satreskrim Polres Jombang

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Moch Saleh terlihat berada di ruangan penyidik Tipiter Satreskrim Polres Jombang (M.Nasikhuddin/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Upaya polisi menyelidiki dugaan penyimpangan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Jombang terus berlanjut. Usai memeriksa sejumlah agen dan KPM (keluarga penerima manfaat), giliran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan PT Pertani yang mendatangi Mapolres.

”Dimintai keterangan terkait program BPNT,” beber Moch Saleh, usia keluar dari ruang penyidik tindak pidana tertentu (tipiter) Polres Jombang, kemarin (6/12).

Saleh mengakui dirinya memang dicecar sejumlah pertanyaan perihal program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Jombang. ”Banyak hal, dari penyaluran, E-warung, supplier juga,” bebernya.

Sampai sekarang proses penyaluran BPNT di Jombang terus berjalan. “Ke depan kami lakukan pembinaan, pengawasan terutama kepada masing-masing agen E-warung,” bebernya.

Pasalnya lanjut Saleh, tanggungjawab besar secara teknis penyaluran BPNT ada di agen. ”Jadi terkait jumlah, kualitas, harga itu menjadi tanggungjawab agen E-warung yang berkomunikasi langsung dengan supplier,” imbuhnya.

Termasuk dalam hal ini juga merupakan tugas melekat bagi masing-masing pendamping program BPNT. ”Jadi fungsi pendamping juga, selain memastikan bantuan pangan yang diterima KPM kualitasnya baik,” bebernya. Disinggung terkait sistem keagenan E-warung masih carut marut di lapangan, pihaknya tak menampik.

”Betul, memang masih banyak persoalan di tingkat keagenan E-warung. Misalnya kami dapat laporan masih banyak agen yang belum dapat mesin EDC, itu menjadi tugas dan kewenangan BNI. Karena BNI sudah menunjuk agen e-warung, berarti tugas BNI menyiapkan sarprasnya EDC sebagai alat transaksi. Kami terus lakukan evaluasi,” tegasnya.

Dirinya pun mewanti-wanti agen E-warung, masing-masing berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat terkait dengan kerjasama dengan supplier. ”Jadi wajib koordinasi, agen kerjasama dengan supplier mana. Yang jelas, agen wajib lapor, koordinasi supplier wajib koordinasi dengan pemerintah setempat,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengingatkan pendamping agar menjalankan tugas sebagaimana mestinya. ”Tugas pendamping melakukan monitor, pengawasan di lapangan dan membuat laporan ke tikor (tim koordinasi bantuan pangan), di wilayahnya, ada berapa supplier, dari mana saja harus dilaporkan,” imbuhnya.

Terkait kemungkinan ada agen E-warung berbuat di luar koridor program, pihaknya tak segan memberi tindakan tegas. ”Kalau ada laporan agen nakal, kita berikan teguran, kita bina, semisal tidak mengindahkan kita berikan tindakan tegas, kita delete, kita ganti,” tegasnya.

Terkait kebijakan tim koordinasi mewajibkan agen E-warung harus mendapat rekomendasi dari pemerintah desa, padahal aturan tersebut tidak diatur dalam pedoman umum program BPNT, Saleh tak menampik.

“Iya (rekom desa wajib). Sudah kita tetapkan seperti itu, kan yang punya KPM itu kepala desa dan sudah disepakati Bersama BNI,” singkatnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Jombang AKP Gatot Setyo Budi membenarkan perihal agenda pemeriksaan Kadinsos. ”Iya, tadi agendanya memanggil kadinsos, termasuk juga agen dan PT Pertani juga kita jadwalkan hari ini (kemarin),” bebernya.

Disinggung hasil pemeriksaan sejauh ini, pihaknya belum bisa menyampaikan sekarang. ”Perlu gelar perkara dulu, unsur pidananya ditemukan atau tidak. Terus nanti masuknya di tipiter atau tipikor (tindak pidana korupsi), menunggu pemeriksaan rampung,” singkat Gatot. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia