Selasa, 11 Dec 2018
radarjombang
icon featured
Events

Jaga Harmonisasi Dunia Kerja, Disnaker Jombang Sosialisasi UMK 2019

07 Desember 2018, 09: 54: 17 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Audensi sosialisasi UMK 2019 di Bung Tomo Jombang kemarin.

Audensi sosialisasi UMK 2019 di Bung Tomo Jombang kemarin. (Sulton Arif/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG - Para investor kini tak perlu ragu untuk berinvestasi di Kabupaten Jombang. Sebab Pemkab terus konsisten menjaga dunia usaha yang kondusif dengan tingkatkan infrastruktur, permudah pelayanan ijin usaha dan berikan kepastian hukum.

“Jombang sangat kondusif, investor kami ajak untuk berinvestasi baik dari lokal, regional, nasional dan internasional. Jika investor mau berinvestasi di Jombang, tenaga kerja akan terserap, kurangi angka pengangguran, tingkatkan kesejahteraan masyarakat dan kurangi angka kemiskinan,” tegas Asisten I Pemkab Jombang Purwanto, mewakili Bupati Jombang dalam acara Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK), Selasa (4/12) lalu di Aula Bung Tomo Pemkab Jombang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Heru Widjayanto menegaskan sesuai keputusan Gubernur Jatim melalui Surat Keputusan Nomor 188/665/Kpts/013/2018 tertangga; 15 Nopember 2018, UMK Jombang pada 2019 adalah sebesar Rp 2.445.945,88.

Ada kenaikan sebesar 8,03% bila dibandingkan dengan UMK pada 2018. Besaran kenaikan UMK tersebut sejalan dengan rumusan yang terdapat dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Pemerintah telah mengatur sistem dan mekanisme pengupahan di pasar kerja.

Salah satunya kebijakan mengenai UMK yang dibuat bertujuan untuk melindungi upah pekerja, agar tidak merosot pada tingkat paling rendah sebagai akibat ketidak seimbangan pasar kerja.

Untuk itu diharapkan pengusaha dan pekerja mengetahui hak dan kewajiban, agar terjalin hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha di Jombang. Ketentuan UMK Jombang yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

“Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan UMK yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur dengan persyaratan yang telah ditentukan,” pungkasnya. (adv/sul)

(jo/jpr/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia