Selasa, 11 Dec 2018
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Link Dorong Proyek Molor Dibawa ke Ranah Hukum

04 Desember 2018, 09: 43: 17 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Direktur Link Aan Anshori

Direktur Link Aan Anshori (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG - Proyek rehabilitasi pasar Peterongan yang terlalu lama molor juga menuai sorotan kalangan LSM. Direktur Link Aan Anshori menyebut, kejadian proyek molor selalu berulang tiap tahun.

“Kenapa setiap tahun selalu terulang? Kini saatnya Kejaksaan maupun Kepolisian turun tangan,” ujar Aan Anshori.

Menurut Aan, molornya pengerjaan proyek juga bisa terjadi akibat proses lelang yang bermasalah. “Fenomena seperti itu makin marak, setidaknya dalam lima tahun ini. Saya kira akibat kotornya proses  sejak lelang,” ucapnya.

Indikasinya, ujar Aan, tiba-tiba disebut ada addendum  (perubahan kontra). “Ini harus dicek kebenarannya. Jangan-jangan tambahan pekerjaan itu hanya untuk alasan melakukan addendum. Terus perencanaan awalnya bagaimana,” ujarnya.

Indikasi ini juga diperkuat pernyataan Kepala Dinas Perdagangan Masduqi Zakaria yang tidak konsisten terkait molornya proyek. “Soal paving, sebelumnya disebut tidak ada. Nah, sekarang tiba-tiba disebut ada tambahan pekerjaan,” urainya.

Aan juga mempertanyakan, di lokasi yang sama ada pekerjaan penunjukan langsung (PL). “Ini juga aneh. Makanya, kami mendesak dinas perdagangan terbuka membeber masalah ini,” urainya.

Ditambahkan,  selama pelaksanaan proyek, dirinya menyebut pengawasan  tak dilakukan dengan baik.  “Kalau sampai molor, sampai telat, bahkan gagal bangun kan perlu ditanya juga. Selama ini pengawasannya bagaimana, apa upaya penanggung jawab proyek juga untuk menagih dan tegas kepada pelaksana,” lanjutnya.

Meski  mengapresiasi langkah pengenaan denda  dengan kontraktor, Aan menyebut harusnya Pemkab Jombang tak hanya bergerak hingga level itu. Penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana dinilainya sangat layak dan patut, setidaknya untuk memberi efek jera.

“Kita lihat selama ini para pelaksana yang bandel bisa dengan mudahnya menghindari jerat hukum, bahkan mungkin  blacklist   belum pernah dilakukan pemkab. Ini harus dihentikan,” imbuhnya.

Karena itu, selain mengharap aparat penegak hukum merespons pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan Negara, pihaknya juga menagih keberanian Bupati Jombang bertindak tegas.

“Saya yakin Bupati  dan Wabup Jombang yang mewarisi sistem yang korup dalam sektor pengadaan barang dan jasa ini telah mengetahui hal ini. Mereka berdua bisa mulai membawa  kasus proyek mangkrak ke wilayah hukum agar ada efek jera dari para pelaksana,” pungkasnya. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia