Selasa, 11 Dec 2018
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Empat TKA Diamankan, Dewan Sebut Pemkab Jombang Kecolongan

02 Desember 2018, 16: 54: 15 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ketua Komisi D DPRD Jombang M.Syarif Hidayatulah

Ketua Komisi D DPRD Jombang M.Syarif Hidayatulah (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG - Kalangan DPRD Jombang ikut merespons diamankannya empat TKA di Jombang oleh Kantor Imigrasi Kelas III Kediri.

Ketua Komisi D M.Syarif Hidayatulah, menilai pemkab kecolongan dengan masuknya TKA ilegal. “Ini membuktikan Disnaker sangat minim pengawasan untuk TKA,” ujar Syarif kemarin.

Syarif mengaku, pihaknya sudah seringkali menyampaikan, Disnaker harus mempunyai data TKA yang lengkap. Sehingga, ke depannya tidak ada lagi TKA ilegal yang tinggal dan bekerja di Jombang.

“Dinas juga harus seringkali melakukan pengawasan terhadap perusahan-perusahan yang berpotensi mempekerjakan TKA,” ungkapnya. Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap TKA ini dimanfaatkan para pengusaha untuk mengambil TKA ilegal.

Padahal, di Jombang sendiri warganya masih banyak butuh pekerjaan. Pihaknya meminta Disnaker segera mendata mana-mana perusahaan yang menggunakan TKA dan berapa jumlahnya di Jombang.

Memang, dirinya tidak memungkiri, untuk perusahaan besar membutuhkan TKA yang barangkali pekerjaannya tidak bisa dilakukan oleh masyarakat Jombang.

Namun,  untuk tenaga kasar, harus merekrut warga Jombang sendiri. ”Apabila pekerjaan itu bisa dilakukan warga Jombang sendiri kenapa tidak masyarakat sendiri,” katanya.

Dengan mempunyai data yang lengkap, pemkab bisa mendeteksi keberadaan TKA dan tersebar di perusahaan mana saja. Politisi Partai Demokrat ini juga  mengungkapkan, selama ini PAD (pendapatan asli daerah) IMTA tidak sesuai dengan target.

”Untuk itu pemerintah memang harus lebih proaktif lagi untuk menginventarisir TKA dan terus memantau TKA yang masuk ke Jombang,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia