Rabu, 12 Dec 2018
radarjombang
icon featured
Hukum & Kriminal

Penyelidikan Dana Desa, Tiga Camat Sudah Dipanggil Polres Jombang

13 November 2018, 11: 00: 59 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Gatot Setio Budi

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Gatot Setio Budi (M.NASIKHUDDIN/JAWA POS RADAR JOMBANG)

JOMBANG - Penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Jombang terus mendalami dugaan penyimpangan dana desa (DD) untuk kegiatan pelatihan perangkat di luar kota. Usai memanggil pejabat DPMD, sejumlah camat dipanggil menghadap meja penyidik.

“Proses penyelidikan masih lanjut. Kemarin, selain dari dinas,  beberapa camat juga sudah kita ambil keterangan,” beber Kasatreskrim Polres Jombang AKP Gatot Setyo Budi (12/11) kemarin.

Ditanya identitas sejumlah camat yang sudah diambil keterangan, pihaknya belum bisa membeber sekarang. “Ada tiga camat yang sudah kita ambil keterangan, untuk identitasnya mohon maaf belum bisa kami sebutkan sekarang,” imbuhnya.

Sampai saat ini, pihaknya masih terus menggali data-data dan keterangan terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan aparatur yang  menggunakan dana desa. “Kita masih gali semuanya, apakah kegiatan pelatihan itu sesuai regulasi yang ada atau tidak. Siapa unsur pelaksananya, konsep kegiatan pelatihan seperti apa termasuk anggaran dan pelaporan kegiatan,” tegasnya.

Gatot juga tak menampik kemungkinan memanggil saksi lain. Sebelumnya, penyidik juga sudah memanggil Nur Hayati, Kasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

“Dalam rangka menggali, mendalami kasus, kita tentu harus meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait,” singkat Gatot. Jika nantinya dari hasil keterangan pihak-pihak terkait, unsur pidananya terpenuhi, mengarah ke kerugian Negara, maka bisa ditingkatkan ke penyidikan. “Sementara kita masih lakukan lidik (penyelidikan),” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Nurrohman, aktivis LSM Pos Paham menyebut, pelaksanaan pelatihan aparatur yang menggunakan dana desa, sebagai bentuk pelanggaran. Karena acuan penggunaan dana desa adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Ini mutlak, dana desa acuannya dari Kemendes PDTT bukan Kemendagri,” ujar Nurrohman. Sehingga, ujar Nurrohman, dengan menelusuri dari bawah dengan memanggil camat, kepala desa dan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bakal ditemukan siapa aktor intelektual penyimpangan dana desa ini.

“Penyimpangan dana desa ini sudah sangat terencana. Termasuk bermain di tingkat perbup. Ini melibatkan sejumlah pejabat. Apalagi, sebelum perbup ditandatangani bupati harus melewati kajian bagian hukum setda,” ujarnya. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia