Jumat, 16 Nov 2018
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Program Seragam Gratis, Pemkab Tunggu Persetujuan DPRD

Senin, 05 Nov 2018 14:00 | editor : Binti Rohmatin

Bupati Jombang Mundjidah Wahab

Bupati Jombang Mundjidah Wahab (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

JOMBANG – Realisasi program seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD/MI dan SMP/MTs negeri swasta yang digagas Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah, segera dibahas bulan ini. Diperkirakan, anggaran yang harus disiapkan sebesar Rp 30 miliar.

Bupati Jombang Mundjidah Wahab menyampaikan, secara teknis memang program pengadaan seragam gratis belum dibahas. Namun, untuk besaran anggaran sudah diploting. ”Anggarannya kisaran Rp 30 miliar,’’ ujar dia ditemui di Pendapa Jombang kemarin. 

Dijelaskan, anggaran Rp 30 miliar itu, masih bersifat global. Sebab, pihaknya belum memerinci berapa jumlah seragam yang akan diberikan kepada siswa-siswi baru nanti itu.

”Karena kita masih mendata, berapa jumlah siswa-siswi yang akan menerima,’’ sambung dia. Pada minggu ini, kata bupati, pihaknya akan mengadakan rapat dengan SKPD terkait untuk menyamakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD pada R-APBD 2019.

Dengan begitu, dia bakal tahu berapa jumlah anggaran dan total penerima seragam gratis nantinya. ”Minggu ini akan kita rapatkan dahulu. Agar tahu berapa anggaran yang kita butuhkan,’’ jelas dia.

Ketua PC Muslimat NU Jombang ini menguraikan, setelah dibahas dengan SKPD, jika tidak meleset, pada 19 November akan disorong ke meja dewan. ”Baru nanti kita bawa ke dewan pada tanggal 19 untuk nota (rapat paripurna penyampaian nota bupati), lalu dibahas hingga 30 November nanti kita dok (disahkan, Red),’’ jelas dia. 

Apakah waktunya cukup? Karena pengesahan R-APBD 2019 tinggal satu bulan, bupati dengan tegas menjawab waktunya cukup. ”Insyaallah cukup. Karena jadwalnya sudah tertata,’’ papar dia.  

Bupati menegaskan lagi, pengadaan seragam gratis hanya diperuntukkan bagi siswa baru jenjang SD/MI - SMP/MTS negeri swasta. Sedangkan untuk SMA/SMK tidak mendapat.

Alasannya, karena SMA dan SMK sudah menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Kalau SMA tidak, karena SMA bagian provinsi dan tahun 2018 ini sudah mendapat seragam. Malah justru sana mendahului,’’ pungkasnya. (*)

(jo/ang/bin/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia