Rabu, 14 Nov 2018
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Hearing Pemkab dan DPRD Jatim Terkait Tunggakan BPJS Tanpa Hasil

Sabtu, 03 Nov 2018 12:57 | editor : Binti Rohmatin

MINTA PAPARAN: Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo, melakukan hearing dengan pemkab kemarin. 

MINTA PAPARAN: Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo, melakukan hearing dengan pemkab kemarin.  (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

JOMBANG – Keluhan masyarakat atas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan klaim RSUD Jombang puluhan miliar rupiah yang belum dibayar, bakal berkepanjangan. Sebab, polemik BPJS ditingkat pusat sendiri sampai sekarang belum ada titik temu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo saat melakukan Hearing dengan Pemkab Jombang kemarin (2/11). Pertemuan yang dilakukan di Swagata Pendopo itu membahas banyak hal terkait kesejahteraan rakyat.

Salah satunya mengenai permasalahan BPJS yang tak kunjung tuntas. 

”Beberapa waktu lalu kami sudah bertemu dengan pemerintah pusat. dan memang sampai sekarang belum ada titik temu,’’ ujar dia.

Dalam pertemuan itu, lanjut Hartoyo, dia mengusulkan agar beberapa lembaga terkait seperti Kementrian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan duduk bersama untuk mencari solusi permanen.

Mengingat keluhan dan tunggakan BPJS di sejumlah RSUD merupakan masalah klasik yang terus bermunculan setiap tahun. 

”Dan kalau tidak ada kesepakatan dari pihak terkait, nanti pasti akan terulang kembali,’’ jelasnya.

Misalnya, beberapa pos anggaran di Kementerian Keuangan yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk mengurangi beban BPJS.

Ataupun misalnya, Kementerian Kesehatan mencari jalan tengah agar persoalan ini tidak terjadi lagi. ”Sebab kalau tunggakan ini dibiarkan akan berdampak pada pelayanan, semisal obat. Kalau obat telat bayar kan juga diputus nanti,’’ terang Hartoyo. 

Dijelaskan, untuk klaim BPJS terhadap terhadap beberapa rumah sakit di Provinsi Jawa Timur memang sudah klir.

Misalnya RSUD Dr Soetomo, RSU Haji Surabaya, RS Jiwa Surabaya, RS Dr Saiful Anwar Malang dan RSUD Dr Soedono di Madiun. ”Pada April lalu tunggakannya memang mencapai Rp 300 miliar. Tapi sekarang sudah klir,’’ jelas dia. 

Meski demikian masih ada sejumlah masalah yang belum klir di beberapa daerah. Dan ini memang harus segera dicarikan solusi oleh pemerintah pusat.

”Memang pembayarannya tiga bulan sekali, itupun harus dilakukan verifikasi dahulu. Jadi memang selain proses pembayaran yang lama, ada sejumlah problem tunggakan yang terjadi,’’ tegasnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Bupati Mundjidah Wahab, Wabup Sumrambah, Sekdakab Ahmad Jazuli, Direktur RSUD Jombang Puji Umbaran dan beberapa kepala SKDP. (*)

(jo/ang/bin/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia